Janji Meleset Sampai Akhir April 2023 Pemda Masih Gagal Bayar

Kuningan, RN Awal mencuat isu gagal bayar, pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus BUD (Bendahara Umum Daerah) sesumbar akan menyelesaik...

Kuningan, RN

Awal mencuat isu gagal bayar, pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus BUD (Bendahara Umum Daerah) sesumbar akan menyelesaikan kasus gagal bayar pada bulan Januari 2023, namun pernyataan awal tersebut terus diubah menjadi bulan Februari, kemudian bulan Maret dan akhirnya disampaikan secara umum pada Pansus Gagal Bayar ditetapkan bulan April 2023.

Sangat optimis gagal bayar dapat diselesaikan bulan April 2023 namun kenyataannya *Jauh panggang dari api*, kasus gagal bayar sampai saat ini masih menyisakan hutang, artinya BELUM TUNTAS.

Hal ini terjadi karena Defisit anggaran APBD. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

Dari informasi yang di himpun dari sejumlah narasumber,hal ini terjadi karena.

Pada saat penyusunan APBD, belanja seharusnya dibatasi sesuai kemampuan pendapatan yang ada. Namun kenyataan yang terjadi sangat bertolak belakang, pengelola keuangan selalu memberikan angin segar dan sangat optimis (uangnya ada) serta menampung semua usulan/pokir/aspirasi kegiatan yang membuat belanja membengkak, tanpa memikirkan kondisi capaian pendapatan yang akan terealisasi.

Dari sisi pendapatan, semua perangkat daerah telah mengusulkan potensi pendapatan yang memungkinkan dicapai secara terukur, dan kondisinya Pendapatan Daerah Kab Kuningan sangat terbatas dan masih bergantung pada dana pusat.

Mengingat APBD harus balance antara Pendapatan yang terbatas dengan Belanja yang bengkak, perlu proses penyeimbangan.

Proses penyeimbangan APBD dilakukan dengan cara yang yang diduga tidak tepat :

Tetap menampung Aspirasi/usulan dan pokir sehingga Belanja tetap bengkak.

Menunda belanja pegawai yang seharusnya dianggarkan selama satu tahun hanya dianggarkan beberapa bulan, dimana selisihnya digunakan untuk anggaran belanja lainnya. Padahal anggaran belanja pegawai adalah kewajiban yang harus dibayarkan.

Menaikkan target pendapatan secara sepihak tanpa menghitung potensi capaian, langkah ini diambil sebagai jurus mabuk sebatas menyeimbangkan ANGKA antara Pendapatan dan belanja di BUKU APBD.

Karena target pendapatan di _mark up_ terlalu tinggi dan realisasi pendapatan tidak tercapai sedangkan progam kegiatan belanja tetap dilaksanakan dan merupakan kewajiban yang harus dibayar, maka lahirlah DEFISIT ANGGARAN yang menyebabkan GAGAL BAYAR.

Pendatan lebih kecil dari Belanja atau diistilahkan *BESAR PASAK DARIPADA TIANG* .

Jadi, siapakah aktor yang selalu memberi angin surga kepada pimpinan daerah dan DPRD?

Siapa aktor pemicu Defisit Anggaran yang menyebabkan gagal bayar?

JIKA MANAJEMEN PERENCANAAN DAN  PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TANPA KONSEP SEPERTI YANG SEKARANG DILAKUKAN, SIAP-SIAP TAHUN 2023, KUNINGAN AKAN TERULANG GAGAL BAYAR DENGAN NILAI MENCAPAI 500 MILYAR LEBIH.

(Fulls/tim)