Biaya Transportasi DPRD Kota Tebing Tinggi Bermasalah Dugaan Mark Up Harga

Kota Tebing Tinggi, RN Kesadaran memegang amanah menjadi Ketua Wakil Rakyat melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan ...

Kota Tebing Tinggi, RN

Kesadaran memegang amanah menjadi Ketua Wakil Rakyat melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi dalam mengawasi segala program Pemerintah Kota Tebing Tinggi diduga mandul dan malah ikut tertarik dalam pusaran dugaan konfirasi korupsi.

Pembiaran dugaan korupsi di Kota Tebing Tinggi itu cukup lama dan sudah membudaya dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok diduga tanpa mengedepankan kepentingan umum/masyarakat banyak.

Prilaku meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok itu pun mulai dipertontonkan tanpa merasa kawatir dengan pelanggaran aturan hukum tindak pidana korupsi.

Seperti halnya permasalahan belanja tunjangan transportasi DPRD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 mencapai Rp 4,1 Miliar tanpa dipengaruhi suasana kondisi wabah Covid-19 pada waktu itu, hingga fakta dugaan Mark Up harga sewa Mobil Inova Venturer CC 2000 tahun 2017 terdata masuk dalam daftar kemahalan harga kontrak pemakainan perbulan/pertahunnya, hingga menjadi temuan dugaan Mark Up harga kontrak mobil yang merugikan keuangan daerah.

Penjelasan pihak sekwan berinisial "SN" saat diminta awak media menanggapi kemahalan sewa/kontrak mobil Inova, melalui pesan singkat  WA tidak ditanggapi (malah memblokir WA untuk kedua kalinya).

Mencoba konfirmasi pada Oknum Ketua DPRD berinisial "BN" melalui pesan whatshaap juga tidak dibalas, hingga memunculkan asumsi bahwa Oknum Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi diduga terlibat konfirasi sehingga persetujuan memuat dugaan manipulasi data di LKPD dan LKPJ berjalan mulus beberapa tahun lamanya tanpa kawatir akan terlilit pusaran dugaan korupsi atas persekongkolan persetujuan LKPD dan LKPJ ditiap tahunnya.

Kebobrokan pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi itu sudah berjalan puluhan tahun lamanya dan sangat disayangkan, bahwa keberadaan Wakil Rakyat sebagai pengawas anggaran dan keberadaan Aparat Penegak Hukum (APH) masih kurang berani dalam melakukan tindakan hukum terkait dugaan korupsi, hingga terkesan memunculkan dugaan pembiaran terkait menjamurnya korupsi di Kota Tebing Tinggi ini.

(S.Tambunan)