Sikapi Galian C Tak Berijin, HMI Pandeglang Lakukan Aksi Berjilid

  Pandeglang, RN Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kembali menggelar aksi dem...

 

Pandeglang, RN

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di halaman Kantor Kecamatan Menes,  Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang dilakukan pada Kamis (10/8/23) pukul 14.30 Wib s/d selesai. 

Dalam aksi demonstrasi tersebut Mahasiswa menyampaikan tentang adanya Galian "C" jenis tanah urug yang diduga tidak memiliki izin (ilegal) yang berada samping Jln. Raya Labuan - Pandeglang. 

Korlap aksi, Umuh Ahmad menyampaikan bahwa aksi yang digelar adalah murni hasil dari kajian dan analisis kami sebagai Agent Of Change dan Agent Social Control,

"banyak persoalan di Kabupaten Pandeglang salah satunya di Kecamatan Menes yang terdapat pekerjaan galian C yang kami duga tidak berizin atau Ilegal belum lagi hal-hal lain yang sampai saat ini belum di tangani, seperti Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) dan rambu- rambu pekerjaan galian itu, serta beberapa hal lainnya yang membuat kami harus bergerak menyampaikan hal ini di muka umum, " ungkap Umuh Ahmad Korlap Aksi.

Menurutnya, sudah tertuang dalam Undang-undang RI no 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan MINERBA (Surat Izin Pertambangan), dan sesuai dengan pasal 480 KUHP yang berbunyi barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan itu dapat dipidana. 

Sementara, Wawan Korlap II  mengatakan dalam orasinya bahwasanya ini berdasarkan fakta yang terjadi ketika galian itu beroperasi pada musim hujan itu berdampak terhadap lalulintas bukan hanya masyarakat sekitar tapi pada umumnya, masyarakat yang melintasi jalan tersebut, karena jalan yang tertimpa tanah itu licin untuk dilalui, kendaraan R2 atau R4, tentu kasihan juga bila terjadi kecelakaan lalu siapa yang akan bertanggung jawab ??.

"kami sudah melakukan dialog dan mengingatkan secara langsung baik lisan dan tulisan, itu pun sudah di tuangkan dalam statement di media untuk dapat di evaluasi dan diperhatikan Amdal dan Andalalin nya, tapi seolah terkesan diabaikan", imbuhnya. 

Wawan menuturkan semuanya sudah di tuangkan dalam Undang- Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 99 ayat (1) dan Peraturan Menteri Perhubungan NO.PM 17 Tahun 2021 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan pekerjaan tersebut tidak menggunakan rambu-rambu lalulintas dan peringatan mengenai adanya proyek galian C maka semoga secepatnya di benahi," pungkasnya. 

(Ty/Wan).