Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Taput Terkait Ambruknya Prusda Pertambangan "Menghasilkan WTP"

Tarutung, RN Begitu banyak permasalahan kebobrokan administrasi dan kebobrokan pengelolaan Keuangan Pemkab Tapanuli Utara beberapa tahun ini...

Tarutung, RN

Begitu banyak permasalahan kebobrokan administrasi dan kebobrokan pengelolaan Keuangan Pemkab Tapanuli Utara beberapa tahun ini diduga sengaja ditutup-tutupi oleh pejabat Pemkab Taput.

Keberhasilan pejabat Pemkab Taput dalam menutupi bermacam permasalahan kebobrokan administrasi dan kebobrokan pengelolaan keuangan Pemkab Taput yang diduga merugikan keuangan daerah mencapai puluhan miliar itu berujung pada wujud akan keberhasilan Pemkab Taput untuk mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang katanya sembilan (9) kali berturut-turut.

Tetapi cukup disayangkan tidak satupun pejabat Pemkab Taput yang mau dan mampu menjawab bila ditanya awak media terkait berbagai permasalahan dugaan manipulasi dan dugaan penggelapan atas data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu.

Salah satu dari berbagai permasalahan itu dicoba dikonfirmasi awak media secara langsung, melalui surat konfirmasi tertulis dan melalui Laporan tertulis pada pihak Pemkab Taput.

Namun hasil Keterangan didapat bahwa tidak satupun pejabat Pemkab Taput mau dikonfirmasi langsung, tidak mau menjawab surat konfirmasi tertulis dan tidak mau menjawab Laporan tertulis itu.

Paling parahnya lagi bahwa sikap pejabat Pemkab Taput cenderung saling lempar tanggungjawab hingga tidak satupun bisa dan mau memberikan jawaban terkait masalah itu, tidak terkecuali Bupati Taput berinisial "NN" yang juga selalu berikan arahan tanpa tau kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ditanya masalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Taput Terkait tidak lagi bangkrut tetapi Ambruknya Prusda Pertambangan tetapi selalu "Menghasilkan WTP" hingga penyertaan modal Pemkab Taput ditahun 2015 sebesar Rp 5 miliar diduga habis dan hilang begitu saja ditelan bumi.

Dari berbagai permasalahan kebobrokan administrasi dan keborokan pengelolaan keuangan dalam LKPD Pemkab Taput ini diduga sengaja dibiarkan oleh DPRD Taput sebagai Wakil Rakyat, tanpa melakukan Tugas dan Fungsi sebagaimana mestinya dan paling parahnya lagi bahwa DPRD Taput diduga sengaja ikut tidak mau menanggapi Laporan Masyarakat bila terkait dugaan korupsi masalah keuangan daerah di LKPD.

Sikap saling cuek dan tidak mau tahu itu bagai dipertontonkan Pejabat Pemkab Taput ditengah masyarakat tanpa sadar bahwa semua jabatan itu berlandaskan Amanah dan dibawah Sumpah, hingga memunculkan opini bahwa cukup banyak pejabat Pemkab Taput diduga tidak punya SDM mempuni dalam mengemban jabatan yang diemban dan bisa jadi bahwa jabatan itu diduga sekedar marwah saja. (S.Tambunan)