SEMA Banten Desak Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi di PKBM Pandeglang

Pandeglang, RN  Terkait dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang di Terima lembaga pendid...

Pandeglang, RN 

Terkait dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang di Terima lembaga pendidikan Non formal (PNF), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun Anggaran 2020-2021 dan 2021-2022. Sentrum Mahasiswa Banten (SEMA) mendesak Kejaksaan Negeri Pandeglang mengusut Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lembaga PKBM-PKBM sekabupaten Pandeglang

Kami sudah melakukan Investigasi dan kajian yang cukup Panjang terkait dengan Program Pusat kegiatan belajar Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang dimana Hasil investigasi kami sepanjang 2020-2022. Kami menemukan ada Banyak nya PKBM diduga sarat akan korupsi anggaran yang kami Laporkan baru-baru ini ke Kejari, ungkap Yudistira selaku Presidium SEMA Banten, saat memberikan statementnya Pada Jumat, 15 September 2023.

Masih dikatakan Yudistira " Tentu kita tidak menginginkan tersendat nya visi yang baik dalam dunia Pendidikan non formal yang hari ini menjadi konsentrasi pemerintah dalam menciptakan pemerataan Pendidikan terkendala oleh perilaku korup yang merugikan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang baik dan berkualitas serta merugikan keuangan Negara.

Maka, kami meminta Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikpora Pandeglang, Ketua FK PBM Pandeglang dan seluruh PKBM dan segera Audit Forensik PKBM Jayamekar, PKBM Ahmad Dahlan dan PKBM Mutiara Hikmah yang kami duga lebih bermasalah," tegasnya

Adapun Indikasi korupsi yang di laporkan SEMA banten di antaranya : 

1. Ditemukan adanya data siswa Fiktif (Siluman) di Beberapa PKBM,

2.Tidak Adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

3.Struktur Pengurus dalam hal ini Tutor Pengajar Hanya Pelengkap Administrasi,

4.Data siswa yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan merupakan data fiktif,

5.laporan penggunaan bantuan diduga SPJ Fiktif,

6.Dokumentasi Kegiatan Penggunaan Bantuan Diduga hanya akal-akalan/Fiktif,

7.Dugaan adanya aliran dana yang tidak sehat ke Dinas Pendidikan Bidang PNF Guna Mempermulus Bantuan Dan Peng SPJ an.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) intelijen Kejari Pandeglang, Wildani Hapid mengatakan, Pihaknya memastikan akan menindak lanjuti segala bentuk informasi keluhan serta laporan aduan yang diterimanya. Termasuk informasi serta kritikan yang diterima.

Laporan yang kami terima terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan DAK Non Fisik, bantuan operasional PKBM Tahun Anggaran 2020-2021 dan 2021-2022, berkasnya sudah kami terima dan kami memastikan setiap informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti.

Saat ditanya mengenai bentuk tindak lanjut dari kejari Pandeglang, wildan menjelaskan bahwa Pihaknya akan segera melakukan kajian dan pemanggilan kepada PKBM Penerima Bantuan Tersebut, Pihaknya meminta agar masyarakat tidak ragu untuk memberikan informasi serta data pendukung yang dibutuhkan.

Masih kata Wildan, jika hasil kajian dan penggalian informasi adanya pelanggaran dari informasi, data dan laporan aduan masyarakat maupun aktivis, pihaknya akan segera melimpahkan berkas tersebut ke Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus).

Jika dalam hasil analisa dan Pengumpulan berkas ada pelanggaran, maka berkasnya akan kami limpahkan ke Kasi Pidsus," ungkapnya.

**(SA/Wan).