Keberadaan PPK di program Kuningan caang kabupaten Kuningan masih jadi misteri

Kuningan, RN Tahun ini Kabupaten Kuningan mendapatkan anggaran yang sangat pantastis untuk penerangan jalan umum yang lebih di kenal dengan ...

Kuningan, RN

Tahun ini Kabupaten Kuningan mendapatkan anggaran yang sangat pantastis untuk penerangan jalan umum yang lebih di kenal dengan program Kuningan Caang. Tetapi sangatlah disayangkan untuk identitas Pejabat pembuat Komitmen (PPK) masih jadi misteri. Sedangkan yang menjadi peguna anggaran adalah Dinas perhubungan.

Awalnya beredar kabar PPK program Kuningan Caang tersebut merangkap sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di bagian organisasi Setda Kabupaten Kuningan, tiba tiba bereda kabar yang jadi PPK program Kuningan Caang tersebut adalah Kabag Barjas H.Tito.

Namun Kabag Barjas membantah seperti dilansir dari pemberitaan media online Jurnal gamas, H.tito membantah tegas bahwa dirinya bukan selaku PPK di program Kuningan Caang tersebut.

"saya Bukan PPK informasi tersebut tidak lah benar posisi saya sebagai operator dalam pengadaan, terkait pemenang tender sendiri lebih dari satu pengusaha / pihak ketiga sesuai dengan sub Bidangnya salah Satunya adalah CV Samudra Prisai, kalau terkait siapa PPK nya yang jelas dari Dinas terkait ( Dishub) akan tetapi saya tidak bisa menyebutkan bukan saya menutupi / melindungi akan tetapi Ada Etika yang harus saya jaga," kata H.Tito Kepada Awak Media,Kamis (16/11/2923) di ruang kerjanya 

"Bukankah sudah jelas siapa Dinas / intansi selaku pengguna anggarannya dan aturan proseduralnya sudah di atur dalam Perpres No 16 tahun 2018 serta telah di rubah dalam Perpres No 12 tahun 2021 sesuai dalam acuanya untuk pembentukan / penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen PPK itu sendiri dari external yang berada di Bidangnya, bila mana tidak Ada boleh dari laev opensasi yang memiliki kompentensinya adalah memiliki sertipikasi,"tambahnya 

Melihat hal tersebut publikpun bertanya tanya kenapa progres pekerjaan sudah hampir beres tetapi kepastian nama PPK nya belum terinformasikan ke publik, padahal sudah jelas semua kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus selalu transparan sesuai dengan undang undang keterbukaan informasi publik.

(Fulls / tim)