Surat Terbuka LBH Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten

Nomor : AHU-0000395-AH.01.18.2021 Jl. Akses Polda, Kp. Lipatik, Ds. Walantaka, Tegalsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42183 Nomor : I-0...

Nomor : AHU-0000395-AH.01.18.2021 Jl. Akses Polda, Kp. Lipatik, Ds. Walantaka, Tegalsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42183

Nomor : I-007/PPs.UNMA/ LBH/XI/2023, Lampiran : -

Perihal : Permohonan perlindungan hukum dalam bentuk "Fatwa Hukum" terkait percobaan penyebaran nyamuk jenis "Wolbachia" di wilayah Indonesia.

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Prof Dr. H. M.Syarifuddin, S.H., M.H.)

Di Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

A. Deskripsi Permasalahan

Menurut mantan menteri kesehatan RI Siti Fadilah pada saat ini pemerintah RI sedang melakukan percobaan penyebaran Nyamuk Wolbachia sehingga program pemerintah tersebut agar dihentikan dan tidak gunakan rakyat untuk percobaan 

sehingga Mantan Menteri Kesehatan tersebut menyerukan penolakan penyebaran 

Nyamuk Wolbachia di wilayah Indonesia. Menurutnya, penyebaran nyamuk ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru 

yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Lebih jauh ditegaskan siapa yang 

bertanggung jawab terhadap resiko yang akan datang. 

Siti Fadilah juga menyoroti keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia.Apakah sudah ada izin keamanan dan pertahanan? Karena ini menyangkut kedaulatan Republik Indonesia jangan sembarangan

menyetujui percobaan yang langsung dilakukan pada rakyat Indonesia ujarnya.

B. Pro dan kontra atas adanya kebijakan pemerintah terhadap penyebaran telur nyamuk Sementara itu, gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia menyampaikan 

keprihatinan yang mendalam terkait adanya program pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam 

jumlah jutaan. Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk segera 

menghentikan rencana pelepasan 200 juta nyamuk Wolbachia di Pulau Bali pada 13 November 2023, dan juga di 5 kota lainnya yaitu di Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.

Program penyebaran nyamuk yang bekerjasama dengan World Mosquito Program (WMP) ini mengklaim akan menurunkan penyakit Demam Berdarah, 

padahal Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian Demam Berdarah dalam 1 0 tahun terakhir.

Keprihatinan dan tuntutan disuarakan secara bersama oleh "Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia”, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh SFS Foundation, 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan Gladiator Bangsa, serta didukung Puskor Hindunesia.

Program pelepasan ratusan juta nyamuk Wolbachia di Indonesia ini membawa risiko parah, antara Iain, resiko terhadap Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.

Pasalnya, belum ada studi menyeluruh di Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang secara jangka panjang sehingga berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pelepasan jutaan nyamuk berpotensi merusak industri pariwisata, serta ekonomi 

masyarakat setempat.Gerakan ini menuntut Due Diligence mendalam dan evaluasi menyeluruh sebelum pelepasan nyamuk.lnvestigasi risiko IP Technology melalui 

Wolbachia.

Publik harus tahu dan menyatakan persetujuan kami meminta tindakan segera untuk melindungi Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. 

(Ina) Siti Fadilah Minta Penyebaran Nyamuk Wolbachia Dihentikan dan Tidak Gunakan Rakyat untuk Percobaan. Sumber : 

https://www.sinarharapan.net/sitifadilah-minta-penyebaran-nyamukwolbachiadihentikan-dan-tidak-gunakanrakyat-untuk-percobaan-shnet-jakarta/c

Penyebaran telur nyamuk dalam perspektif hukum Berdasarkan pointer (A) dan pointer (B) tersebut dengan asumsi bahwa kebijakan pemerintah tersebut benar adanya berdasarkan keterangan mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah tersebut maka secara hukum Program Pemerintah RI tersebut perlu landasan hukum yang 

kuat mengingat program tersebut dapat berpotensi merugikan masyarakat dan / atau rakyat Indonesia baik secara pisik maupun secara materiil mengingat adanya dampak yang dapat diprediksi secara logika hukum.

MA sebagai lembaga tertinggi hukum dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dalam bentuk fungsi yudisial dapat mengeluarkan baik berupa 

pendapat hukum maupun dalam bentuk kebijakan hukum lainnya sepanjang untuk kepentingan perlindungan hukum masyarakat.

MA RI dalam rangka memastikan adanya kebijakan pemerintah tersebut dapat mengundang Pemerintah RI (Cq Menteri Kesehatan RI) guna memastikan 

adanya program penyebaran bibit nyamuk tersebut di Indonesia.

Penutup

Bahwa dimohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua MA RI sebagai representasi negara dalam bidang yudikatif untuk segera mengabulkan permohonan dari LBH Pascasarjana Universitas Mathlaul Anwar Banten, sebagai 

bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat atau rakyat Indonesia.

Serang, 20 November 2023

LBH Pascasarjana MIH

Direktur Dr Endang Madali,SHI ,MA

Ketua Dewan Pembina 

Dr. H. Suhardi Somomoeljono S.H., M.H.

Badan Pengurus Harian 

Dr. Kriswanto, S.H., S.E., S.Pd., M.H., M.M., M.A.P

Sekretaris

Nida Nihayatul Jannah, S.Sos

Bendahara 

Revi Kurnia, S.I.Kom.

Tembusan ;

1. Rektor UNMA Banten

2. Direktur Program Pascasarjana UNMA Banten

3. Arsip.