Bupati Tapanuli Utara Diduga Tidak Faham LKPD "Punya Gelar Tinggi Tetapi Kemampuan Setingkat Sekolah Dasar"

Tarutung, RN Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut yang diberikan pihak BPK RI pada Pemkab Taput berakhir pada ke...

Tarutung, RN

Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut yang diberikan pihak BPK RI pada Pemkab Taput berakhir pada keburukan yang identik dengan dugaan penipuan dan pemalsuan data.

Penghargaan WTP pada Pemkab Taput itu diduga diberikan tanpa syarat, hingga pihak Pemkab Taput merasa bagai melayang diawan tinggi tanpa menyadari kebenaran data isi APBD, LKPD dan LKPJ.

Imbas dari pemberian penghargaan ini diduga akan membawa efek buruk buat nama baik Lembaga Negara yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) atas dugaan kebobrokan pihak BPK RI dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemkab Taput yang diduga dengan sengaja melakukan penipuan dan pemalsuan data.

Fakta dugaan  penipuan dan pemalsuan data LKPD Taput ini dipertanyakan awak media pada Kaban BPKPAD Taput berinisial "KS" melalui pesan whatshap, tetapi KS tidak memberikan jawaban konfirmasi awak media.

Begitu juga Pimpinan Inspektorat Taput berinisial "SG" juga dikonfirmasi awak media melalui whatshap tetapi SG juga tidak mau memberikan penjelasan terkait prihal dugaan penipuan dan pemalsuan data di LKPD Taput itu.

Komentar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM FBI) berinisial "RTP" sebagai Ketua DPD Kabupaten Taput saat diminta pernyataannya, mengatakan bahwa pihak Pemkab Taput mestinya memberikan penjelasan agar publik tahu sejauhmana Pemkab Taput telah mengelola APBD,LKPD dan LKPJ Taput sudah sesuai regulasi aturan hukum dan berpihak pada masyarakat daerah ini agar nantinya tidak menimbulkan opini liar ditengah masyarakat.

Dugaan penipuan dan pemalsuan data APBD, LKPD dan LKPJ Taput ini sebaiknya dijelaskan Bupati Tapanuli Utara berinisial "NN" sebab keterangan dalam LKPD Taput terlampir bahwa Bupati Taput berinisial "NN" telah memberikan pernyataan pertanggungjawabannya agar nantinya tidak memunculkan Opini bahwa Bupati Tapanuli Utara Diduga tidak faham LKPD "Punya Gelar Tinggi Tetapi Kemampuan Setingkat Sekolah Dasar" sementara 35 Anggota DPRD Taput diduga ikut lalaikan Tugas dan Fungsinya. (S.Tambunan)