Pekanbaru, RN Kasus Dugaan Korupsi jembatan layang Play Over dijalan Sukarno Hatta tepatnya di depan Simpang SKA yang menelan anggaran ABD P...
Pekanbaru, RN
Kasus Dugaan Korupsi jembatan layang Play Over dijalan Sukarno Hatta tepatnya di depan Simpang SKA yang menelan anggaran ABD Provinsi Riau tahun 2018 silam saat ini dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK),beberapa oknum pegawai PUPR provinsi Riau yang diduga terlibat sudah diperiksa KPK,bahkan ada beberapa yang sudah non job diantaranya;
1.Saat itu kepala dinas PUPR Prov Riau adalah Dadang,beliau sudah diperiksa KPK
2.Yunannaris,MT Kepala UPT Wilayah IV PUPR Riau diduga kuat terlibat kasus korupsi jembatan fly over masa itu juga sudah di perksa KPK sebagai saksi
3.Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Rahmad
4.Helmisyah,MT (PTK) Pelaksan Teknis Kegiatan perencanaan proyek jembatan flyover Masa itu juga sudah diperiksa KPK
Sedangkan dua orang lagi oknum ASN PUPR provinsi Riau yang diduga terlibat korupsi jembatan Flyover masih menjabat di dinas tersebut diantaranya:
1.Teza Darsa M.Eng saat itu jabatannya kasi perencanaan proyek flyover depan SKA,yang bersangkutan sudah diperiksa KPK,namun sayangnya saat ini dia naik jabai menjadi Kabid Binamarga Prov Riau
2.Rini Arianti,MT,.Staf perencanaan di PUPR Provinsi Riau saat itu juga sudah diperiksa KPK,namun saat ini dia masih menjabat di dinas tersebut,ada dugaan ke-dua oknum ini mengunakan ilmu kebal hukum,sehingga keduanya masih menjabat sebagai kabid di PUPR provinsi Riau.
Padahal,Tim Anti rasuah KPK telah turun ke pekanbaru untuk melakukan cek fisik bangunna Flyover berapa waktu yang lalu untuk melakukan penyidikan lanjutan dugaan korupsi proyek jembatan flyover tersebut
Kemudian Selang berapa lama pihak pemerintah daerah provinsi Riau juga melakukan pergeseran oknum di bidang pemerintahan khususnya di OPD dinas PUPR provinsi Riau,beberap oknum yang diduga terlibat dalam kasus pembangunan Plyover simpang SKA sudah non job,namun ada dua orang oknum PUPR yang sudah diperiksa KPK masih duduk manis dengan jabatan barunya
"Apakah Gubernur Riau tidak mengetahui kedua oknum PUPR ini terlibat kasus Flyover yang sedang ditangani KPK saat ini?
Seharusnya kedua Oknum ini,Teza Darsa M.Eng dan Rini Arianti non job,agar mereka berdua fokus menghadapi kasus dugaan korupsi Jembatan flyover,"ujar sekjen LSM Mampir Emlasmi.ST kemaren
Menurut Emlasmi.ST sekjen LSM Mampir (Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau),hal ini perlu di lakukan agar kedua oknum ini fokus dengan kasus yg mereka hadapi,sehingga tidak terkontaminasi dengan jabatan yang sekarang merekan jabat
Hingga berita ini dilansir,Kepala dinas PUPR Prov Riau M.Arief Setiawan dikonfirmasi tidak ada respon
Terkait Kasus dugaan Korupsi jembatan flyover SKA,media ini sudah melansir beritanya selasa 4 April 2023 dengan judul
𝐊𝐏𝐊 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐠𝐢𝐥 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚𝐥𝐢𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐒𝐚𝐤𝐬𝐢 𝐊𝐮𝐧𝐜𝐢,𝐓𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭 𝐃𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐫𝐮𝐩𝐬𝐢 𝐅𝐥𝐲𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐒𝐊𝐀
Menindaklanjuti dugaan korupsi jembatan Flyover Simpang SKA Kota Pekanbaru,KPK kembali memanggil Konsultan Perencana Amdallalin Flyover Simpang SKA dan Flyover Simp.Pasar pagi Arengka.
Saksi dipanggil KPK Konsultan Amdalalin.
untuk dimintai keterangan menyangkut perencanaan Amdallalin dan saksi dari Konsultan perencana Review Design Flyover simp.SKA dan Flyover simp.Pasar pagi Arengka.
Usai memberikan keterangan di gedung KPK saksi dari konsultan perencana yang mewanti wanti agar namanya jangan ditulis menceritakan kepada pewarta kemaren
"Semuanya yang saya ketahui sudah saya terangkan dihadapan penyidik KPK saat saya dimintai keterangan selasa 21 maret 2023 di gedung KPK jalan kuningan Persada Jakarta Selatan,"terangnya
Menurutnya,perencanaan proyek Flyover Simpang SKA dan Flyover Pasar pagi Arengka di duga ada permainan Harga atau yang dikenal dengan MarUp harga,
Perencanaan Review design Flyover ini dikerjakan oleh konsultan perencana PT. Plato Iso Iki perusahaan berdomisili di bandar lampung
"Untuk lebih jelasnya,silahkan tanyakan kepada jubir KPK,"ujarnya
Persoalan dugaan korupsi ini,diduga mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan pekerjaan dilapangan sudah bermasalah,"ungkap konsultan Amdallalin Flyover PT.Nusa Karya Dupama
Seperti "Amdallalin yang di pakai adalah keluaran milik PT.Nusa Karya Dupama,ini bisa di buktikan dengan surat keterangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau.yang di tandatangani oleh Kepala dinas masa itu Ir.H.M.Tufiq O H.akan tetapi Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) tidak mau mengakui dan membayar jasa konsultan tersebut.
Justru Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyuruh konsultan lain untuk membuat Amdalalin tandingan melalui PT.Cipta Citra Mandiri dan tidak ada surat keterangan dari Dinas Perhubungan.
Ini lah bukti pada tahap awal perencanaan Flyover sudah mulai di akali,sehingga jadi permasalahan di KPK,saya berharap KPK mambuka tabir dalam pembangunan Flyover ini,"harap konsultan Amdalalin
Saat disinggung siapa saja yang diduga terlibat terkait dugaan korupsi jembatan flyover tersebut?
Yang jelas saya selaku saksi sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK siapa saja oknum pejabat yang diduga terlibat,termasuk ada tiga perusahaan berdomisili di Riau yang diduga ikut terlibat
"Saya kordinasi dulu sama tim dan kuasa hukum saya,jika mereka setuju,saya akan sebutan ke pewarta satu persatu siapa saja nama oknum pejabat yang diduga terlibat dan perusahaan mana saja yang ikut mengerjakan proyek flyover tersebut tutupnya.
Jumat 20 Mei 2022 media juga melansir berita dugaan Korupsi jembatan flyover SKA dengan judul
𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐅𝐥𝐲𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐤𝐚𝐧𝐛𝐚𝐫𝐮 𝐃𝐢𝐬𝐢𝐧𝐲𝐚𝐥𝐢𝐫 𝐑𝐮𝐠𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐩15 𝐌𝐢𝐥𝐲𝐚𝐫,𝐈𝐧𝐢 𝐃𝐚𝐟𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐨𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐧𝐲𝐚
Pembangunan flyover di SKA dan Simpang pasar pagi Arengka diduga tidak memiliki Amdalalin,padahal sebagai syarat untuk membangun suatu konstruksi syaratnya harus ada surat persetujuan di keluarkan Dinas Perhubungan agar pembangunan di laksanakann sesuai regulasi
Menurut konsultan yang engan namanya ditulis,"Proses untuk mendapatkan persetujuan tersebut harus melalui proses survey pengambilan data lapangan.proses exspos/pemaparan pada dinas terkait dan proses lainya.
Setelah proses ini di jalankan,maka keluar lah persetujuan dari dinas terkait dalam hal ini dinas Perhubungan yg menyetujui konsultan yg melaksanakan Amdalalin tersebut PT.Nusa Karya Dupama.dan CV. Gatra Consulta.
Untuk memenuhi syarat pembangunan FO harus ada surat persetujuan di keluarkan Dinas Perhubungan agar pembangunan di laksanakann sesuai regulasinya,namun itu tidak ada sama sekali,"ujar konsultan yang mengetahui persolaan Pembangunan Flyover ini
Justru Pihak Dinas PUPR provinsi sebagai sebagai owner dalam pembangunan ini menggunakan dokumen Amdalalin dari konsultan lain tanpa melalui proses sesuai regulasi.apakah bisa satu dinas mengeluarkan 2 surat persetujuan pada objek yang sama
Akan tetapi pada pembangunan Flyover di dua tempat di pekanbaru di Jalan Sukarno Hata-Jalan Tuanku Tambusai.dan Jalan Soekarno Hatta-Jalan Subrantas Pekanbaru diduga tidak menggunakan dokumen Amdalalin yang sudah di setujui dinas perhubungan,"jelasnya
Sesuai regulasi yang ada.dalam proses awal saja pembangunan Flyover ini sudah banyak masalah apalagi tahap selanjutnya kami berharap agar ini bisa di proses oleh KPK diduga ada dugaan kerugian negara,akibat tidak dilaksanakan iteam kerja pada Flyover diantaranya:
1.Devisi tiga pekerjaan tanah Timbunan biasa, dengan Jumlah harga 1.096,467,308,24 (jalan beton sisi utara tidak dikerjakan)
2.Devisi 5 pekerjaan berbutir lapis pondasi agregat klas B. jumlah harga 418.802,496,59 (Jalan beton sisi utara tidak dikerjakan)
3.Pekerjaan beton semen (K-400) Jumlah Harga Rp. 2.394,865,660,68 (Jalan beton sisi utara yang tidak dikerjakan)
4.Lapis pondasi bawah beton kurus, jumlah harga keseluruhannya 825.263,844,51.(Jalan beton sisi utara juga tidak dikerjakan)
1.Devisi 7 Stuktur;beton mutu sedang dengan fc 30 MFa untuk dinding & plat injak dengan jumlah harga keseluruhannya 4.172.657.900,39 juga tidak dikerjakan
2.Dinding flyover dan plat injak.Beton mutu sedang dengan fc 20 MPa (K-250) untuk saluran drainase,total harga keseluruhannya Rp.362.788.711,00( posisi Jalan beton sisi utara juga tidak dikerjakan )
3.Beton mutu rendah fc 10 MPa (K-125) untuk lantai kerja jumlah harga keseluruhannya adalah Rp. 12.368.833,14 (Jalan beton sisi utara juga tidak dikerjakan )
4.Baja tulang U 39 ulir dengan jumlah harga Rp 3.045.627.434,97 dinding flyover juga tidak dikerjakan.
5.Pondasi cerucuk pengadaan dan pemancangan,dengan jumlah harga keseluruhannya Rp 52.381.491,12 juga tidak dikerjakan pada ( Drainase sisi Utara jalan )
6.Penyediaan tiang pancang beton bertulang pracetak ukuran 200 mm x 200 mm jumlah harga keseluruhannya 2.178.607.156,88 juga tidak dikerjakan pada (dinding flyover )
7.Pekerjaan Ornamen Relief GRC dengan harga keseluruhannya Rp 577.105.642,71 juga tidak dikerjakan pada dinding sisi kiri dan kanan flyover tersebut
Jika ditotal keseluruhan pekerjaan pembangunan flyover yang tidak dikerjakan ada kerugian Rp15.673.836.480,23
Berdasarkan hal tersebut diminta KPK bertindak cepat,data dan fakta lengkap,kita siap jadi saksi jika dibutuhkan KPK,"Tutup kontraktor sambil melihatkan dokumennya
Kadis PUPR Masa itu dadang,dikonfirmasi melalui pesan whatsapp (27/4/2022) sampai berita ini di lansir belum ada jawabannya,dihubungi telfonnya juga tidak merespon.(kumbang)
COMMENTS