Brita soal pembangunan desa sangat minim di Kabupaten Kuningan

Kuningan, RN Anggaran dari pemerintah dari pusat dari tahun ke tahun terus bertambah guna mempercepat pembangunan di tingkat desa, tapi sang...

Kuningan, RN

Anggaran dari pemerintah dari pusat dari tahun ke tahun terus bertambah guna mempercepat pembangunan di tingkat desa, tapi sangat di sayangkan dalam implementasi anggaran tersebut belakangan ini sangat minim terinformasikan ke publik, khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan.

Hasil penelusuran media radar Nusantara.com, ke sejumlah desa , rata rata pihak pemerintah desa susah di ajak kerja sama antara media dengan pemerintahan desa dalam bentuk kerjasama publikasi dalam bentuk iklan/ advertorial. 

Bentuk penolakan kerjasama bervariasi salahsatu nya dengan beralasan sudah punya website desa tersendiri bahkan ada juga yang beralasan karena tidak ada anggarannya untuk hal tersebut.

Ketua forum Jurnalis bela negara wilayah Jawa Barat, Nandang menanggapinya cukup serius, menurutnya, Kenapa pihak pemerintah desa enggan kerja sama dalam hal publikasi kegiatan yang bersumber dari uang negara.

" Heran kenapa pihak pemdes enggan di ajak kerja sama terkait publikasikan kegiatan di desa , karena kerja sama tersebut bukanlah sebuah kegiatan ilegal atau melanggar hukum. Karena kegiatan publikasi dalam bentuk advertorial sudah berdasarkan aturan dan peraturan. Seperti tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, mengatur tentang wajibnya pemerintah desa mempublikasikan program pembangunan dana desa sebagai bentuk informasi dan transparansi publik," jelas Nandang sambil tersenyum sinis, Rabu (20/3/2024) malam di area taman kota Kuningan 

Lebih jauh dia menjelaskan Kalau sudah terjalin kerjasama pemdes dengan jurnalis maupun forum wartawan pasti nantinya  banyak wartawan di Kabupaten Kuningan lebih bersemangat seolah berlomba mencari sumber berita seputar pemerintahan desa. Karena berita itu masuknya berita advertorial.

"dijalinnya kerjasama publikasi, selain dapat memberikan informasi publik perihal pengelolaan dana desa, hal itu juga sebagai support atau penyemangat kinerja para insan pers di Kabupaten Kuningan ini," tambah Ketua FJBN Jawa Barat tersebut.

"Ya kita kerjasamanya sebatas publikasi dalam bentuk advertorial. Tidak ada wartawan kerjasamanya memback up suatu permasalahan para kepala jika melakukan pelanggaran hukum, bukan itu," ucap Nandang 

Diakhir pembicaraan dia juga memberikan motivasi pada insan pers di Kabupaten Kuningan agar tetap semangat dan terus menjaga sikap independen serta jangan mengesampingkan sosial control yang baik dan jadilah jurnalis yang punya berdedikasi tinggi dan berintegritas.

"Kepada insan pers tetap semangat dan sampaikan informasi melalui karya tulisnya dengan berpedoman terhadap kode etik jurnalistik, sebagai pilar ke empat dalam membangun dan mencerdaskan anak bangsa, salam satu pena," pungkasnya. 

(Fulls)