dr. H Bambang: Mekanisme RSUD Arjawinangun Sesuai Aturan

Cirebon,RN Perencanaan menu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan makan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun. Dan ...

Cirebon,RN

Perencanaan menu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan makan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun. Dan dalam pengadannnya bahan makanannya melalui sistem E-Katalog, dan bagian instalasi gizi atau unit gizi bertanggung jawab untuk mengelolah makanan.

"Dalam sistem E-Katalog memudahkan pengguna untuk mengakses dan menjelajahi daftar prodak atau layanan secara elektronik daftra menu yang kita inginkan." kata Dirut RSUD Arjawinngun dr.H. Bambang Sumardi MM. MARS melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan Surtmo S.Sos, MSi, kepada media Selasa (19/03/2024).

Untuk itu, dikatakannya. Terkait ada dugaan pengkondisian pemenang tender oleh salah satu PT, itu tidak dibenarkan. Karena menurutnya semua pengadaan yang ada di RSUD Arjawinangun menggunakan E-Katalog.

Dalam pemesanan itu, kembali dikatakannya. Pihaknya hanya memesan bahan makanan sesuai dengan jenis bahan makanan dan sistem pemesanan satu hari sebelum pengolahan, kemudian didistribusikan untuk selanjutnya diolah oleh petugas gizi rumah sakit.

"Artinya, sistem pengadaan bahan makanan tidak seperti dulu melalui tender lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan, kemudian harga dan kualitas yang terbaiklah nantinya yang akan menjadi pemenang." kilah dr.H Bambang.

Kemudian saat disinggung nama PT penyuplai bahan makanan, berapa anggaran yang dalam satu tahunnya, dan berapa pasien dalam satu bulan yang masuk. Pihaknya mengatakan, dalam persolan itu seperti nama PT penyuplai bahan makanan kurang begitu ingat. Dan berapa anggaran kemudian berapa presentasi pasien masuk dalam satu bulan, pihaknya tidak dapat mengatakan karena takut salah. Dikarena hal itu ada bagiannya.

Kemudian, terkait dengan adanya outsourcing upah minimum dibawah upah aturan yang ada. Pihaknya mengatakan, ada aturan mentri dalam negri untuk membolehkan bemberian upah menyesuaikan kemampuan SKPD yang bersangkutan. 

"Kami telah menerima surat dari Sekda Provinsi, tentang upah minimum Kabupaten/Kota Cirebon di Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023, yang berlaku mulai 1 Januari 2024, untuk UMR Kabupaten Cirebon Rp 2.430.780,-." ujarnya.

Sementara, tertuang dalam aturan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Dan sanksinya jelas yaitu pidana sesuai UU Ketenagakerjaan, apabila pembayaran upah dibawa upah minimum dapat masuk dalam katagori pidana kejahatan, sesaui UU nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, pasal 90 ayat 1. 

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) jo pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Perusahaan yang membayar upah dibawah minimum dikenakan pidana selama dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. (hasan)