Dalam Pengadaan Roda Empat Diduga Kuwu Desa Ciwaringin Mark-Up Anggaran

Cirebon,RN Desa menjadi sektor dengan kasus terbanyak sepanjang 2022. Dari data catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak pemerintah me...

Cirebon,RN

Desa menjadi sektor dengan kasus terbanyak sepanjang 2022. Dari data catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015 tren kasus korupsi dipemerintah desa meningkat, pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 77 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.

Dan menurut ICW terdapat lima titik cela yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu pertama, proses perencanaan, proses perencanaan  pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolahan dana  desa (mark-up, fiktif, dan tidak trasparan), kemudia proses monitorin dan evaluasi (formalitas, adninistratif, dan telat deteksi korupsi)

Masih menurut ICW beberapa faktor maraknya korupsi pada sektor desa, karena minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka. Kemudian belum optimal fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran, Selain itu keterbatasan akses infomasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelohan dana desa, layanan publik, dan sebagainya, Dan terakhir keterbatasan atau ketidak siapan kepala desa dan pengelolahan lainnya ketika harus mengelola dana desa dalam jumlah besar.

Terkait persoalan itu, didapat informasi dilapangan atas laporan LPJ perkiraan Tahun 2022-2023, inspiktorat menyebutkan ada dugaan kuwu ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, manipulasi dana desa melalui praktek mark-up (penggelembungan) dalam anggaran pengadaan kendaraan roda empat merek APV sebesar Rp 200 juta lebih . Sementara, harga on the roud Rp 178,6 juta.

Selain penggelembungan anggaran, juga masih laporan LPJ 2022-2023 dalam penyaluran pengalokasian anggaran sebesar Rp 27 juta peruntukan kegiatan PKK, tapi dalam realisasinya diduga tidak terealisasi dalam peruntukannya. Dan selain itu juga ada dana anggaran pengalokasian untuk Bidan Desa sebesar Rp 49 juta, juga ada dugaan dalam realisasinya tidak terealisasikan.

Sementara, kuwu ciwaringin Gunawan saat dikonfirmasi melaui pesan WhatsApp (WA) sampai berita ini tayang belum ada jawaban dari kuwu bersangkutan. Namun selang beberapa saat sebelum berita tayang ada pihak mengatasnamakan ketua RW desa setempat menyatakan bahwa kuwu dalam suasana mudik lebaran ke-Bekasi. "Maaf Mas, itu kuwu saya dan saya katakan informasi yang mau diluruskan kepada kuwu sudah basi." kata ketua RW berinisial TR kepada media, Senin (8/4/2824). (hasan)