Cari Inspirasi Loloskan Prosedur Ajuan Pinjaman Dana PEN Realisasi Mencapai Rp 398 Miliar "Bupati Taput Diduga Lakukan Perjalanan Ke Australia"

Tarutung, RN Wacana untuk menyusun program jangka panjang terkait Pinjaman Dana PEN Tapanuli Utara yang akhirnya terealisasi mencapai Rp 398...

Tarutung, RN

Wacana untuk menyusun program jangka panjang terkait Pinjaman Dana PEN Tapanuli Utara yang akhirnya terealisasi mencapai Rp 398 Miliar itu diduga sudah menjadi wacana Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan, M.Si" ditahun 2019.

Dimana Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" diduga sengaja melakukan perjalanan Dinas keluar Negeri yaitu Negara Australia untuk mencari inspirasi agar bisa meloloskan prosedur Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional "PEN" realisasi mencapai Rp 398 itu.

Dana perjalanan Dinas Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" kenegara Australia menjadi beban dari anggaran APBD Taput yang tidak jelas besaran anggarannya.

Permasalahan ini pun menjadi sorotan awak media sebab total anggaran perjalanan dinas Bupati Taput itu tidak termuat dalam keterangan/rincian LKPD Taput tahun 2020, hingga belum diketahui seberapa besar tetapi jumlah pengembalian terkait perjalanan dinas itu diketahui mencapai Rp 36 juta.

Fakta ini sudah dicoba dikonfirmasi awak media melalui pesan whatshap pada Oknum Kaban BPKAD Taput berinisial "KS" namun KS bukannya memberikan penjelasan, malah dengan sigap memblokir whatshap awak media. Sehingga penjelasan terkait pengembalian dana perjalanan Dinas Bupati Taput mencapai puluhan juta rupiah itu tidak diketahui atas penggunaan total besaran Dana yang digunakan itu.

Sikap Oknum Kaban BPKAD Taput berinisial "KS" ini sangat disesalkan salah seorang penggiat korupsi "Chandra" saat diminta pendapatnya oleh awak media, menjelaskan bahwa sikap Oknum Pejabat seperti ini perlu menjadi perhatian publik sebab keterbukaan informasi publik terkait penggunaan Dana APBD itu mestinya bisa diketahui masyarakat agar tidak menimbulkan opini negatif.

Karakter Oknum Pejabat Daerah saat diminta konfirmasi awak media secara langsung ataupun konfirmasi secara tertulis yang dikimkan awak media pada pihak Pejabat daerah terkhusus di Provinsi Sumatera sudah sering tidak mendapat gubrisan/jawaban dari pihak Pemda, hingga memunculkan kecurigaan bahwa Oknum pejabat diduga sengaja menutupi kecurangan atas pengelolaan keuangan daerah itu agar tidak selalu menjadi sorotan masyarakat banyak. (S.Tambunan)