PONTIANAK, RN Gedung empat lantai Hotel Puri Pujangga milik Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar yang berada di Jalan Sultan Syarif Abdu...
PONTIANAK, RN
Gedung empat lantai Hotel Puri Pujangga milik Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar yang berada di Jalan Sultan Syarif Abdurahman Pontianak mangkrak dan tidak terurus sejak mulai dibangun tahun 2012 lalu sampai 2024 sekarang. Kondisi fisik bangunan sangat memprihatinkan dan pernah terjadi ketika tiupan angin kencang menyebabkan material atap lepas dari rangkanya dan jatuh di halaman rumah warga. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan warga sekitar. Selain itu keberadaan bangunan Puri Pujangga di kawasan Rumah Melayu juga terkesan kumuh karena terjadi kerusakan dan keretakan struktur di bagian sloof yang merupakan rangkaian struktur pondasi pada bangunan yang di khawatirkan dan membahayakan pemukiman warga di sekitarnya.
Jamaludin salah seorang warga Gg.Rawasari 1-A Kelurahan Sei Bangkong Pontianak Kota yang rumahnya berada tidak jauh dari Bangunan Hotel Puri Pujangga itu kepada Media mengaku selalu khawatir apabila hujan lebat dan angin kencang , Masyarakat sudah beberapa kali melaporkan masalah ini ke fihak Pemda Kota Pontianak namun belum ada tanggapan karena diakui Pemda Kota Pontianak bangunan itu bukan tanggungjawab Pemda kota Pontianak ujar pejabat tinggi di kota Pontianak saat itu , bangunan yang tidak selesai serta mangkrak sampai dengan saat ini menghabiskan biaya puluhan milyaran rupiah .Sejumlah LSM yang tergabung dalam media online dan media cetak pada hari Rabu tanggal 15 mei 2024 telah meninjau dan melihat kembali bangunan yang mangkrak itu dan di duga adanya penyimpangan pelaksanaan nya pada waktu itu
Masyarakat sekitar tahu kalau bangunan mangkrak tersebut dibawah naungan dan pengelolaan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) karena terletak persis di belakang Rumah Adat Melayu.
Dari penelusuran informasi yang diperoleh Media bahwa Pembangunan Hotel Puri Pujangga Rumah Melayu ini menggunakan dana APBD Kalbar senilai Rp 20 miliar lebih. Dalam perencanaannya gedung ini selain akan dijadikan Hotel/Penginapan juga akan dijadikan tempat berkumpul dan berkreasi para budayawan dan masyarakat Melayu Kalbar secara keseluruhan.
Data yang kami peroleh dari sejumlah mantan Anggota DPRD Kalbar menyebutkan pembangunannya gedung ini menelan anggaran sekitar Rp21 miliar lebih. Proyek ini merupakan usulan dari MABM Kalbar dan disetujui oleh Pemda Kalbar dan DPRD Kalbar kala itu. Dalam perencanaannya Gedung Hotel Puri Pujangga itu nantinya akan dilengkapi penginapan, kantor organisasi Melayu, ruang pameran kesenian yang bersifat multiguna.Namun sayang impian masyarakat melayu ĺitu kini tidak terurus dan semua saling lempar tanggungjawab yang tidak sesuai dengan kebesaran nama organisasi MABM itu sendiri.
Tim Media Online mencoba melakukan investigasi ke area bangunan gedung dan hanya terlihat tumpukan material bekas dan gerobak jualan yang sudah ditutupi rumput. Tampak beberapa bagian dinding banyak yang retak dan bagian struktur pondasi termasuk balok sloof ada yang terlihat retak entah apa penyebab nya ,
Bahkan beberapa bagian kramik lantai bangunan banyak yang retak. Belum lagi tumpukan sampah makanan berserakan di areal gedung.
JASMERAH Jangan Melupakan Sejarah Pembangunan Gedung Puri Pujangga .
Seperti Kata Pantun :
1. Langit Cerah awan berarak /Akan hujan di waktu pagi / Hotel Rumah Melayu saja mangkrak / Mau bela dana Hibah lagi.
2. Mancing Ikan di dalam kolam / Umpan di pakai campur terasi/ Jangan bawa nama ummat Islam/ Kalau membela Kasus Korupsi.
Salah seorang masyarakat sekitar berharap ada tanggungjawab Ketua MABM Kalbar terhadap mangkraknya bangunan Hotel Rumah Melayu yang mangkrak tersebut karena di bangun menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Sebagai organisasi Majelis melayu terbesar di Kalbar sangat miris jika hanya mengurus Gedung miliknya saja tidak mampu apalagi mau mengurus Bangunan Gedung lain. Sementara itu ditempat yang berbeda ketua MABM Chairil mengomentari kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan daerah /Dana hibah dari Pemda Kalbar untuk SMA Swasta Mujahidin yang terkesan memprokasi ummat dan menyudut kan kinerja Penyidik kejati Kalbar.
Yandi salah seorang mantan pengurus asosiasi penyedia jasa konsultansi angkat bicara Jika memang mengetahui terjadi masalah dalam pembangunan Gedung puri pujangga itu sebaiknya MABM bisa melaporkan Kontraktor bangunan tersebut ke fihak Kejati Kalbar untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
Ketua Advokasi Hukum Nasional Indonesia Kalbar Hoesnan bersama LSM mitra Galaksi Deni Martin angkat bicara meminta fihak Kejati Kalbar mengusut tuntas anggaran pembangunan puri pujangga rumah Melayu Kalbar , padahal jika dilihat dari penanggaran pada saat itu sudah cukup besar sesuai dengan HPS dan analisa satuan upah dan bahan basic price unit price , kenapa tidak selesai , dibandingkan dengan volume pembangunan SMA Swasta Mujahidin dengan volume dan luasan bangunan hampir sama dengan luasan Puri pujangga , bahkan tahun 2012 saat pembagunan puri pujangga harga material utama seperti besi dan Semen masih sangat murah dibandingkan kan saat ini. SMA swasta Mujahidin bisa selesai dan finishing 100 % walaupun diduga ada masalah dalam penyaluran dana hibah.
Bahkan dalam waktu penganggaran puri pujangga bersamaan dengan rumah Radakng di sebelah nya yang rampung dan selesai 100 %. LSM mitra Galaksi dan Hoesnan . , meminta Fihak Kejati Kalbar mengusut permasalahan bangunan mangkrak puri pujangga yang berada di kawasan rumah Melayu yang telah menelan biaya puluhan milyar rupiah itu ,
Hoesnan,juga meminta pendapat Chairil Effendy selaku akademisi juga ketua MBAM saat pembangunan gedung Puri pujangga ,janganlah menambah gaduh suasana dan memprovokasi ummat yang dalam keadaan yang kondusif dan membuat opini sesat kepada masyarakat dengan mengatasnamakan ummat berang.Ummat yang mana.?? dan banyak juga masyarakat Pontianak pada umum Kalbar berharap agar kasus dugaan korupsi dana hibah yang di tangani oleh penyidik Kejati Kalbar secara terang benderang dan ada nya kepastian hukum sesuai keinginan mantan pejabat tinggi di Kalbar ,Ujar Hoesnan yang merupakan ketua komite advokasi hukum nasional Indonesia (KANNI ) Kalbar.
ASS.Tim redaksi.
COMMENTS