Program Musrenbang Diduga Takluk Dengan Kebijakan POKIR "Eksekutif Diduga Tidak Mampu Berbuat Banyak"

Tebing Tinggi, RN Tugas / Fungsi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang Amanah Rakyat mestinya harus fokus...

Tebing Tinggi, RN

Tugas / Fungsi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang Amanah Rakyat mestinya harus fokus memproritaskan kepentingan masyarakat umum.

Keberadaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan DPRD itu adalah merupakan bentuk program yang harus diingat dan bukan malah dijadikan hanya sebatas teori saja.

Namun fakta yang ditemukan awak media dari hasil investigasi, mendapatkan bukti bahwa wacana Visi dan Misi diduga sudah diabaikan akibat kemunculan kebijakan POKIR dalam beberapa tahun ini.

Kemunculan POKIR ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ditengah masyarakat Kota Tebing Tinggi dan pihak eksekutif pun diduga tidak mampu berbuat banyak, alias hanya terima apa adanya.

Keberadaan POKIR ini sempat menjadi sorotan Insan Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetapi entah mengapa pihak Aparat Penegak Hukum enggan untuk mengungkap modus kebijakan POKIR itu.

Kebijakan POKIR itu diduga mampu menaklukkan program Visi/Misi yang dituangkan dalam program musrembang daerah, hingga memunculkan asumsi bahwa program Musrembang Daerah Kota Tebing Tinggi diduga hanya sebagai pelengkap saja.

Prihal Kebijakan Pokir ini pun dipertanyakan awak media pada Oknum Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi berinisial "BS" melalui pesan Whatshap, namun sampai berita ini dimuat "BS" tidak memberikan komentarnya. Begitu juga konfirmasi awak media pada Oknum Ketua Komisi I berinisial "NB" melalui pesan whatshap juga tidak memberikan komentarnya.

Sementara Komentar salah seorang penggiat korupsi "Bang Chandra" saat dikonfirmasi awak media, menyatakan bahwa Pejabat Daerah yang mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat harusnya lebih fokus mendahului kepentingan masyarakat umum dan perlu mengesampingkan kepentingan pribadi/kelompoknya, agar pelaksanaan program Visi dan Misi untuk membangun fasilitas umum secara merataan dapat dirasakan masyarakat umum.

"Bang Chandra" juga menambahkan bahwa program Musrembang Daerah harus menjadi proritas utama pengelolaan keuangan daerah sebab Dana APBD itu notabane adalah uang rakyat.

Kemunculan kebijakan POKIR ini,perlu disikapi serius oleh pihak Penegak Hukum sebab kebijakan POKIR itu diduga akan mencederai kepentingan masyarakat umum sebab ada dugaan Dana APBD akan dialihkan untuk kepentingan pribadi/kelompok semata.

Kebijakan POKIR yang beraroma dugaan kepentingan pribadi/kepentingan kelompok ini akan mudah terungkap melalui realisasi belanja Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya.

 (S.Tambunan)