Diduga Menyimpang Penggunaan Anggaran Jalan di Dusun Karang Luas-Paya Bakung Tuai Kontroversi Publik

Hamparan Perak, Radarkriminal Proyek peningkatan ruas jalan di Dusun Karang Luas-Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serda...

Hamparan Perak, Radarkriminal

Proyek peningkatan ruas jalan di Dusun Karang Luas-Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seharusnya membawa kemajuan bagi daerah. Namun, proyek ini justru menjadi sorotan publik akibat dugaan penyimpangan anggaran dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar, pada Sabtu petang (29/6/2024).

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Sejahtera Jaya, dengan nomor kontrak 000.3.2/4038, didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp. 7.387.021.000,00. Pekerjaan yang dimulai pada April 2024 dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2024 ini menuai kritikan tajam dari warga dan aktivis sosial.

Tim investigasi yang turun ke lapangan menemukan sejumlah kejanggalan. Proyek ini tidak mencantumkan informasi detail mengenai luas dan panjang jalan yang sedang dibangun. Lebih parah lagi, terdapat dugaan markup anggaran, di mana ketebalan aspal dan cor semen yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

“Ketebalan aspal sangat tipis, jauh dari yang dijanjikan. Pengerasan jalan juga minim campuran batu, sehingga kualitasnya diragukan", ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, plang proyek tidak mencantumkan konsultan pengawas, yang memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan pengawasan proyek. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dalam proyek tersebut.

“Kami merasa proyek ini dikerjakan asal-asalan. Bagaimana mungkin proyek dengan anggaran besar tidak diawasi dengan baik?”, keluh seorang warga lainnya.

Aktivis sosial juga angkat bicara, menuntut agar aparat penegak hukum dan kejaksaan segera melakukan penyelidikan mendalam. Mereka menilai proyek ini menunjukkan indikasi kuat ketidakprofesionalan dan pengelolaan yang buruk.

“Kami mendesak aparat hukum untuk bertindak tegas. Uang rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk proyek yang kualitasnya buruk", tegas seorang aktivis sosial Joe Sidjabat.

Upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDAMBK) Kabupaten Deli Serdang serta pelaksana proyek hingga kini belum membuahkan hasil. Ketidakjelasan informasi dari pihak terkait hanya menambah kecurigaan publik.

Kasus ini menjadi catetan betapa pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang menggunakan dana publik. Warga dan aktivis berharap agar pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan proyek dilaksanakan dengan profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

(Jumadi)