Kesepakatan Mantan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan" Atas Kerjasama Lahan Bandara Silangit Menuai Masalah

Tarutung, RN Dimasa kepemimpinan Mantan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan" terselip masalah kesepakatan kerjasama Pemkab Taput deng...

Tarutung, RN

Dimasa kepemimpinan Mantan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan" terselip masalah kesepakatan kerjasama Pemkab Taput dengan Pihak PT.Angkasa Pura II atas perluasan Lahan Bandara Silangit yang berbuntut masalah.

Permasalahan kesepakatan Pemkab Taput pada PT.Angkasa Pura atas perluasan Lahan Bandara Silangit itu terungkap setelah salah seorang ahli waris "S.Silaban" merasa kehilangan Hak atas tanah warisan keluarga yang tidak lagi bisa mereka manfaatkan atau hilangnya Hak penguasaan lahan keluarga itu.

Merasa dirugikan "S.Silaban" bersama keluarga telah melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Tarutung dengan menggunakan kuasa hukum Keluarga atas kesepakatan kerjasama pihak Pemkab Taput dan pihak PT.Angkasa Pura II itu dibulan Oktober 2023.

Dalam proses persidangan yang cukup panjang itu, satu persatu oknum tergugat diminta keterangan.

Adapun perwakilan dari pihak tergugat Pemkab Taput diperbantukan dari pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagai TIM kuasa hukum.

Kebijakan pihak Kejaksaan Negeri Taput ini dinilai Insan Pers terlalu dipaksakan sebab masalah pengaduan masyarakat atas kerjasama pihak Pamkab Taput dengan pihak PT.Angkasa Pura terindikasi dugaan korupsi sudah ditangan pihak Kejaksaan Negeri Taput, bagaimana mungkin sebagai Aparat Penegak Hukum bisa terlibat dalam dua kondisi yaitu sebagai penyelidik dan sebagai pembela.

Merasa dirugikan S.Silaban" telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tapanuli Utara dibulan Oktober 2023 tetapi sampai saat ini proses penanganan persidangan di Pengadilan Negeri Taput diduga lamban, hingga "S.Silaban" merasa kesal dengan proses persidangan itu.

Keputusan mantan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan" terkait kerjasama Pemkab Taput dengan pihak PT.Bandara Silangit ini diduga bukan sebatas gugatan "S.Silaban" saja sebab permasalahan perluasan Lahan Bandara Silangit ini dinilai tidak masuk akal sebab bagaimana mungkin awalnya  pihak Pemkab Taput diduga memohon pelepasan Hutan Register 42 pada Kementrian Kehutanan tetapi diakhir cerita pihak Pemkab Taput berikan kerjasama pada pihak PT.Angkasa Pura selaku Perusahaan Negara atau BUMN tanpa disadari terikat kerjasama pinjam lahan dan harus melakukan pembayaran tiap tahunnya pada pihak Pemkab Taput yang kerjasama kemitraannya diduga tidak tertuang pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Taput. (S.Tambunan)