Dampak Dibatasi Rombel, Calon Siswa/i Miskin di Kota Depok Kesulitan Daftar PPDB SMP Negeri

Depok, RN Carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Depok menuai kel...

Depok, RN

Carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Depok menuai keluhan oleh pihak wali murid dan sejumlah Lembaga Kemasyarakatan.

Pasalnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Tahun 2024 kacau balau lantaran adanya berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Salah satunya calon Murid baru tersebut tidak tertampung dengan kapasitas Rombongan Belajar (Rombel) yang saat ini tersedia di lingkungan SMPN Kota Depok, dibatasi oleh kebijakan Dinas Pendidikan Kota Depok.

Anehnya lagi, yang bukan domisili dari Warga Kota Depok sudah terdaftar, hingga ada dugaan jual beli kursi, dan Siswa "titipan" dari oknum Pejabat oknum DPRD, Oknum TNI dan Oknum Polri atau Tokoh Masyarakat.

Diiungkapkan oleh Tokoh Masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, ”PPDB zonase itu tujuannya bagus. Tapi dalam implementasinya masih jauh dari harapan yang sekarang ini kebijakan Dinas Pendidikan Kota Depok membatasi Siswa perombelnya,” tandasnya.

Kendati demikian, bukan berarti kebijakan ini tak memiliki sisi positif sama sekali. Menurutnya, ada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bisa bersekolah di Sekolah Negeri berkat PPDB zonase. 

”Bayangkan, kalau Sekolah Negeri itu hanya diisi oleh misalnya, orang-orang kaya atau orang-orang mampu yang jarak rumahnya jauh dari Sekolah tersebut. Sementara itu, anak-anak yang miskin yang rumahnya dekat dengan Sekolah secara zona malah tidak diterima karena prestasinya rendah dan lain sebagainya. Nah ini kan justru makin diskriminatif pada anak,” ungkapnya.

Perlu diketahui, sejak pandemi Covid-19 di Tahun 2019, seluruh proses PPDB dilaksanakan dari rumah secara daring dimulai dari pengajuan akun, pendaftaran/pemilihan sekolah, sampai ke proses lapor diri untuk peserta didik yang lolos seleksi, di situs https://ppdb.jabar.go.id. 

Sedangkan peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2017, khususnya pasal 15 dan 16 tentang kewajiban Sekolah untuk memberi alokasi kursi bagi siswa miskin dan Masyarakat sekitar untuk belajar di Sekolah terdekat.

Kebijakan PPDB Kota Depok, diharapkan mampu mengakomodir berbagai latar belakang calon peserta didik sesuai azas PPDB yang objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

M Sutoyo