Pemkab Taput Diduga Bertopengkan Raih 10 Kali Penghargaan WTP BPK RI "Coba Mengalihkan Perhatian Masayarakat"

Tarutung, RN Berbagai upaya Pemkab Tapanuli Utara yang diduga cipta kondisi atau mencoba mengalihkan perhatian masyarakat agar pengelolaan D...

Tarutung, RN

Berbagai upaya Pemkab Tapanuli Utara yang diduga cipta kondisi atau mencoba mengalihkan perhatian masyarakat agar pengelolaan Dana APBD Taput terlihat baik.

Prilaku mencoba untuk menutupi dugaan kebobrokan pengelolaan Dana APBD Taput beberapa tahun lamanya itu ternyata tidak segampang membalikkan telapak tangan sebab menimbulkan kritikan masyarakat penggiat korupsi dan Insan Pers.

Kebijakan pejabat Pemkab Taput ini diduga disengaja dibuat, hingga muncul asumsi bahwa Pejabat Pemkab Taput menganggap masyarakat Tapanuli Utara dungu terkait bobroknya penyusunan pengelolaan Dana APBD Taput yang terindikasi merugikan keuangan daerah puluhan miliar rupiah itu.

Fakta ini pun sudah berulangkali menjadi sorotan mass media, tetapi cukup disayangkan tidak satupun pejabat Pemkab Taput mau memberikan penjelas pada awak media secara langsung ataupun melalui pesan whatshap dan melalui surat konfirmasi tertulis.

Sikap Oknum Pejabat Pemkab Taput ini ternyata munculkan kesan ditengah publik, bahwa Pejabat Pemkab Taput diduga tidak mempunyai sumber daya manusia sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan penjelasan terkait alasan kebobrokan pengelolaan Dana APBD Taput dibeberapa tahun lamanya itu.

Komentar salah seorang masyarakat penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" memberikan pernyataannya saat dikonfirmasi awak media, menyatakan bahwa prihal terkait sikap Oknum Pejabat Pemkab Taput itu sudah selayaknya menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum Wilayah Sumatera Utara, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri agar kepatuhan terkait aturan Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan.

Beberapa kebobrokan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Taput itu terkait rincian belanja OPD yang diduga sengaja tidak dimuat dalam LKPD Taput, terkait masalah persyaratan Pinjaman Dana PEN, terkait masalah Aset Tanah mulai tahun 2014 mencapai Rp 1,4 triliun sampai tahun 2022 mencapai Rp 2,4 triliun selalu meninggalkan masalah ketidak jelasan Hak Kepemilikan sebagai Aset Pemkab Taput, hingga memunculkan kecurigaan bahwa Oknum Pejabat Pemkab Taput diduga hanya bertopengkan 10 kali Raih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pihak BPK RI sebagai upaya untuk mengelabui masyarakat atas kebobrokan pengelolaan Dana APBD yang memuat indikasi hanya mengharapkan Fee Proyek dari realisasi Dana APBD ditiap tahunnya.

 

(S.Tambunan)