Soal Beda Data Setoran PAD DKPPP, Begini Penjelasan Bapenda Kota Bekasi

BEKASI, RN - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Asep Gunawan, mengungkapkan perbedaan data setoran Pendapatan...

BEKASI, RN - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Asep Gunawan, mengungkapkan perbedaan data setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) dan Bapenda.

Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesamaan identifikasi kode billing (tagihan).

"Oh, itu terjadi karena billing. Billing-nya sama kode rekeningnya. Kalau kita bikin lebih gampang lagi antara Dinas Perindag dengan Distanikan (DKPPP) itu sama, kode yang buat setorannya masuk ke Disperindag. Kemarin kita sudah tindaklanjuti, memang benar terjadi itu," ujar Asep Gunawan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (14/08/2024).

Asep menjelaskan bahwa kesamaan identifikasi kode billing tersebut terjadi karena setoran PAD yang berasal dari kios pasar dikelola oleh dua dinas berbeda, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan DKPPP.

"Kode penyetor itu dari kios pasar yang dikelola Disperindag dan Distanikan juga, jadi digabung begitu. Di situ saja miss-nya, tapi sekarang sudah selesai. Saya sudah panggil bendahara penyetornya, komunikasi juga dengan kepala dinas, sekretaris saya juga sudah komunikasi. Cuma itu saja kesalahan teknisnya," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi mengumumkan data capaian PAD dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan apel rutin di Plaza Pemkot Bekasi pada Senin (12/08/2024).

Dalam pengumuman tersebut, DKPPP Kota Bekasi mendapat predikat OPD dengan capaian PAD terendah, yaitu sebesar 31,16 persen. Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Raden Gani Muhammad juga memberikan selempang hitam kepada setiap OPD dengan capaian PAD rendah, sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan target PAD.

Namun, Sekretaris DKPPP Kota Bekasi, Arief Supriyanto, menyangkal bahwa instansinya memperoleh capaian PAD terendah. Ia menyayangkan data yang diberikan oleh Bapenda yang dianggapnya tidak akurat dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki DKPPP.

"Capaiannya tadi berbeda. Di data ini kan 31,16 persen. Padahal saya cek di dinas, uang retribusi yang masuk dari dua UPTD sekitar 58,07 persen. Buktinya ada, data di kami ada, dan sudah diterima oleh petugas Bapenda. Terakhir disetor pada 6 Agustus," tandasnya. (@nt)