Hallo BPK ,KPK apa tidak tertarik anggaran DAK fisik pendidikan 2024 diduga bocor untuk beli barang bekas.

Kuningan, RN BPK ,KPK mungkin bisa tertarik dengan dugaan adanya kebocoran anggaran program DAK fisik pendidikan 2024 Kabupaten Kuningan yan...

Kuningan, RN

BPK ,KPK mungkin bisa tertarik dengan dugaan adanya kebocoran anggaran program DAK fisik pendidikan 2024 Kabupaten Kuningan yang diterima sejumlah lembaga sekolah diduga bocor untuk beli barang bekas 

Dari data yang diperoleh media ini, tiap lembaga sekolah penerima program DAK fisik harus mengeluarkan sejumlah uang untuk beli aset bekas bangunan sekolahnya masing-masing dan angkanya bervariatif sesuai dengan jumlah rehab ruangan yang di terima pada pihak ketiga yang di tujuk oleh pihak BPKAD dan sangat tidak mungkin pihak sekolah mau mengeluarkan sejumlah uang dari kantong pribadi justru diduga kuat mengunakan anggaran yang ada (anggaran DAK...red) , dan bisa di pastikan untuk pembelian barang bekas tidak mungkin dianggarkan dalam RAB.

Dengan pihak sekolah harus membeli lansung barang bekas pada pihak ketiga justru menimbulkan keluhan dari pihak kepala sekolah penerima program, salah satu contohnya seperti di lansir dari media online forwades .com dengan inti pemberitaan nya"Kepala sekolah keluhkan penghapusan aset," atau adanya kewajiban sekolah untuk  pembayaran penghapusan aset Pemda melalui pihak ke tiga.

Pihak ke Tiga bukannya  mengambil bekas bongkaran tetapi mengambil uang dari pihak penerima program. Dan untuk  membayar ke pihak pemda untuk PAD ( pendapatan Asli Daerah ...red) di bayar oleh pihak ketiga yang di tunjuk oleh pihak BPKAD.

Penunjukkan pihak ke tiga fakam hal penghapusan aset untuk masalah SK penghapusan (bongkaran..red) itu di Iyah kan oleh pihak BPKAD dalam hal ini bagian bidang aset. Saat di wawancara beberapa pekan kemain 

" Sekitar ada Tiga puluh irang yang dapat bongkaran," katanya 

Adanya kewajiban penghapusan aset tersebut banyak menuai masalah, pasalnya perlokal untuk rehab pihak sekolah harus membayar sesuai keinginan pihak ketiga , sedangkan barang bongkaran tidak bisa dipakai lagi kecuali genteng.

Hal ini seperti yang di sampaikan kepala sekolah  Sabtu 14/09/24 .

" Kalau masalah aset tanyakan saja kepada dinas, saya hanya ikut saja, justru saya bingung , kenapa bongkaran aset harus di beli , seharusnya kan di bawa saja , ujarnya sedikit kesal.

Lebih jauh mengatakan bahwa persoalan bongkaran aset banyak kepala sekolah yang menerima dak menolak namun karena ini berkaitan dengan dinas jadi manut saja.

" Taksiran bongkaran  dari konsultan, katanya 50 % masih bisa di pakai, namun nyatanya tidak sampai 20 % , semua barang terbuang kecuali genteng " 

Adanya pernyataan dari salah satu kepala sekolah  ini banyak menuai komentar salah satunya dari , ketua Forwades Bung Suradi ..

"  Saya sependapat dengan kepala sekolah sukaraja dengan mempertanyakan keharusan sekolah untuk membeli aset yang tidak layak pakai dengan nilai yang sangat tinggi, lalu untuk kepentingan siapa  uang tersebut, dan apakah akan kembali untuk pendidikan  , saya kira ini uang miliaran rupiah yang menguap tidak jelas dan harus dipertanggungjawabkan "

Bahkan dalam naskah berita forwades tersebut sampai sampai pihaknya mau melaporkan dengan berkirim surat ke BPKP dan KPK terkait aturan  soal kewajiban pembelian aset.

Sementara salah satu pihak fasilitator kegiatan waktu di pinta tanggapan nya terkait permasalahan diatas, dengan tegas dia menyatakan pihaknya tidak ikut campur terkait masalah penghapusan aset.

" Kami tidak tau menau atau tidak ikut campur terkait penghapusan aset," tegasnya menjawab pertanyaan wartawan,Kamis (19/9/2024)

Dengan hal di atas publik berharap agar instansi atau lembaga terkait untuk segera menyikapinya , karena apapun dalihnya anggaran DAK adalah anggaran APBN atau bisa di katakan anggaran Uang rakyat.

Sampai berita ini di tayangkan pihak dinas belum bisa di konfirmasi karena disinyalir disebabkan padatnya jadwal kegiatan diluar 

Bersambung ke rdisi berikutnya (Fulls)