Isu Dugaan Pungutan PKH dan BPNT Menimpa Desa Cibaliung, Kades Jelaskan Begini !!

Pandeglang, RN  Isu dugaan pungutan pasca penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwu...

Pandeglang, RN 

Isu dugaan pungutan pasca penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan ke III dan IV di Kabupaten Pandeglang kini tengah viral di beberapa kecamatan, salah satunya diduga terjadi di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kepala Desa Cibaliung, Empud Nahrawi, SE saat dikonfirmasi mengaku sudah melakukan pengecekan secara langsung kepada masyarakat selaku KPM PKH BPNT. "menindaklanjuti informasi yang beredar di tengah masyarakat saat ini, saya dan jajaran sudah melakukan pengecekan secara langsung kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM ) dan menanyakan benar atau tidaknya ada yang dirugikan selain itu juga memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran", kata Empud Nahrawi ke media, Jumat (27/12/24).

Kades Cibaliung menyampaikan bahwa informasi pungutan yang kini beredar viral ditengah masyarakat sudah dikembalikan. 

"Setelah melakukan penelusuran kepada beberapa KPM yang kemarin sempat jadi narasumber di salah satu media ternyata yang bersangkutan, yakni Rasti (40) warga Kp Cibaliung Desa Cibaliung menyampaikan bahwa tidak merasa dirugikan lantaran uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan kepada salah satu pegawai berinisial R sudah dikembalikan", jelasnya. .

Dijelaskan Empud, pada awalnya, Rasti selaku KPM mungkin memberikan kebijakan sebagai ungkapan rasa terima kasih melalui pegawai desa berinisial R atas bantuan yang diterimanya dari pemerintah melalui kementerian sosial (Kemensos) tersebut dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan yang disaksikan oleh RT setempat.

"Perlu saya jelaskan, bahwa sebelum bantuan sosial PKH BPNT dibagikan, saya selaku Kepala Desa Cibaliung sudah mengingatkan dan menginstruksikan kepada para pegawai desa Cibaliung agar tidak melakukan pemotongan maupun pungutan berdalih apapun kepada keluarga penerima manfaat", tegas Empud Nahrawi.  

Sebagai tindak lanjut atas peristiwa yang terjadi bagi perangkat desa maupun pegawai desa lainnya yang terbukti bersalah atau terlibat dugaan indikasi pungutan atau keikutsertaan meminta sejumlah uang harus mengembalikan kepada yang bersangkutan dan tentu akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis hingga  pemberhentian.” tutupnya. *(Wan).