Perkuat Kesejahteraan Masyarakat, DPRD Kota Bekasi Sahkan Enam Raperda

BEKASI, RN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi telah mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam ...

BEKASI, RN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi telah mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD, Nuryadi Darmawan, RS. S.IP., MH.

Dalam pembukaan sidang, Nuryadi berharap,
Perda ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Bekasi.

Adapun Enam Raperda yang disahkan adalah:
1.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2.Pencabutan Perda Adaptasi Tatanan Hidup Baru COVID-19
3.Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
5.Penataan Pedagang Kaki Lima
6.Penanggulangan Penyakit Menular

Dalam sidang tersebut, anggota pansus (panitia khusus) menyampaikan laporan terkait masing-masing Raperda. Pansus 44 yang dipimpin oleh H. Arif Rahman Hakim, SH, dalam laporannya menekankan pentingnya Raperda Kesejahteraan Sosial yang fokus pada pelayanan publik yang ideal dan pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi.

Pansus 46, yang dibacakan oleh Murfati Lidianto, S.E., M.A., menguraikan tentang Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan. Raperda ini bertujuan untuk mengembangkan sektor peternakan di wilayah Bekasi demi mendukung ekonomi daerah.

Pansus 47, yang dipimpin oleh Rudy Heryansyah, mengungkapkan pendapat kontroversial mengenai Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut laporan yang dibacakan, minuman beralkohol dianggap bukan bagian dari budaya masyarakat Bekasi dan dapat membahayakan kesehatan.

Sementara itu, Pansus 49 yang dibacakan oleh Alimudin, S.Pd.i, M.Si, menguraikan dua Raperda penting, yakni Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penanggulangan Penyakit Menular, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang tertib dan sehat di Kota Bekasi.

DPRD Kota Bekasi juga telah merampungkan Laporan Hasil Reses Masa Jabatan 2024-2029, yang dibacakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, AP., M.Si. Dalam reses yang dilaksanakan pada 30 Oktober hingga 3 November 2024, tercatat sebanyak 3.881 aspirasi masyarakat dari lima daerah pemilihan. Aspirasi ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

Selain itu, Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan, Asti Riswiwayanti, S.H., M.Si, membacakan Pencabutan Perda Adaptasi Tatanan Hidup Baru COVID-19. Pencabutan ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022, untuk menyesuaikan kebijakan penanganan COVID-19 dengan situasi terkini.

Bapemperda, yang juga turut terlibat dalam penyusunan Raperda, menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk rapat ekpose, konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, serta studi banding ke DPRD Kota/Kabupaten lain, untuk memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan. (@nt)