Selama Pilkada, Bawaslu Kota Bekasi Terima 19 Laporan: 17 Kasus Tuntas, 2 Masih Diproses

BEKASI, RN- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder dan evaluasi pen...

BEKASI, RN- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Hotel Ibis Caman, Jatibening, Pondokgede, Kamis (19/12/2024).

Acara tersebut dihadiri sejumlah elemen masyarakat dan dua narasumber dari kalangan akademisi yang membahas berbagai permasalahan seputar Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 19 laporan selama penyelenggaraan Pilkada Kota Bekasi 2024. Dari total laporan tersebut, 17 di antaranya telah diselesaikan, sementara dua laporan lainnya masih dalam proses.

"Dari 19 laporan yang masuk, 17 sudah selesai, satu laporan masih dalam tahap klarifikasi, dan satu lagi terkait dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yang merupakan ranah Bawaslu Jawa Barat dan sudah kami serahkan ke sana," ujarnya.

Lebih lanjut, Vidya menjelaskan laporan yang telah diselesaikan mencakup beberapa kategori, seperti dugaan pelanggaran netralitas ASN, kampanye di rumah ibadah, hingga dugaan money politics. Namun, putusan Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran.

"Semuanya sudah kami sampaikan kepada pelapor. Sementara itu, satu laporan yang masih dalam proses juga terkait dugaan politik uang. Kita tunggu update-nya," tambahnya

Terkait posisi Bawaslu Kota Bekasi dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Vidyamenyebut bahwa Bawaslu hanya bertindak sebagai pihak pemberi keterangan.

"Meski telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota Bekasi tetap membuka diri terhadap kritik dan koreksi dari berbagai kalangan masyarakat," tuturnya.

Terakhir, Dirinya menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Bekasi dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2024.

"Jumlah partisipasi pemilih di Kota Bekasi menjadi yang terendah se-Jawa Barat, yaitu sebesar 55,06 persen, di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencapai 56,32 persen. Ini menjadi tanggung jawab bersama, meskipun Bawaslu dan KPU sudah melakukan sosialisasi secara maksimal," tandasnya.(@nt)