Kementerian Lingkungan Hidup Ungkap Dugaan Pencemaran PT Panca Kraft Pratama di Sungai Cisadane

Tangerang, RN 19 Februari 2025 – Sidang kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Panca Kraft Pratama kembali digelar di Pengadilan Negeri ...

Tangerang, RN

19 Februari 2025 – Sidang kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Panca Kraft Pratama kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam persidangan,perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diinisialkan NN memberikan keterangan penting terkait hasil investigasi terhadap perusahaan yang diduga mencemari Sungai Cisadane.

NN mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mulai menindaklanjuti aduan warga pada 4-7 Juli 2023 dengan melakukan verifikasi langsung ke PT Panca Kraft Pratama. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa perusahaan telah dikenakan sanksi administratif dan berbagai aspek operasionalnya diperiksa, termasuk dokumen lingkungan, izin usaha, serta izin operasional terkait pemanfaatan pipa udara dan air limbah.

“Perusahaan memang memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan teknis untuk memanfaatkan pipa, tetapi mereka tidak memiliki Surat Layak Operasional (SLO). Seharusnya, SLO ini dibangun berdasarkan persetujuan teknis yang telah ada, namun sarana pengelolaan air limbah belum terbangun sesuai ketentuan,” ungkap inisial NN dari Kementerian Lingkungan Hidup di hadapan majelis hakim.

Selain itu, ditemukan pula bahwa perusahaan tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pengolahan limbah industri. Temuan lain juga mengungkap adanya limbah B3 dan remisi dari genset yang belum mendapatkan persetujuan teknis, yang seharusnya menjadi prasyarat sebelum perusahaan mendapatkan SLO dan diizinkan beroperasi.

“Dari hasil temuan ini, kami melaporkannya ke Direktur PPSA di Kementerian. Karena kewenangan penegakan sanksi administratif berada di daerah, kami menyurati pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin perusahaan tersebut untuk mengambil tindakan,” tambahnya.

Menurut NN, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan teguran tertulis kepada PT Panca Kraft Pratama terkait pelanggaran ini. Selain itu, terdapat pula surat keputusan dari Bupati yang menginstruksikan perusahaan untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan sesuai dengan jadwal tertentu yang telah ditetapkan.

“Seingat saya, perusahaan juga diperintahkan untuk menghentikan sementara produksi mereka dan membangun sarana serta prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi standar lingkungan,” jelasnya NN dihadapan majelis Hakim.

Kesaksian NN menjadi poin penting dalam persidangan ini, menguatkan dugaan bahwa PT Panca Kraft Pratama telah melanggar ketentuan lingkungan hidup dengan tidak memiliki SLO serta gagal membangun sistem pengelolaan limbah yang memadai. Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan saksi lainnya pada pekan depan.

Sidang ini menjadi sorotan publik, mengingat dampak pencemaran lingkungan yang dikeluhkan warga di sekitar Sungai Cisadane. Pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti kasus ini dengan tegas agar tidak ada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

(Restu Sianturi)