HMI Serang : Andra-Dimyati Harus Jalankan Reformasi Birokrasi Bersih dan Transparan

Banten, RN Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi birokrasi bersih di awal...

Ada Apa Dengan Kabid Humas Polda Banten? Mempertanyakan Legalitas Media Aneka Fakta"

Kantor Gubernur Banten Diduduki Buruh, JPMI Banten Nilai Kinerja Gubernur Banten Tidak Responsif

Tinjau Vaksinasi Massal di Banten, Kapolri Tekankan Target 70 Persen di Akhir Tahun Tercapai

Banten, RN

Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi birokrasi bersih di awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Banten ini menandai komitmen HMI Cabang Serang dalam mengawal pemerintahan baru agar tidak terjebak dalam praktik-praktik birokrasi kotor yang sarat kepentingan politik. Aksi tersebut dilakukan didepan gedung Dprd Provinsi Banten. 

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman dalam orasinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi bersih adalah harga mati yang harus dijalankan sejak hari pertama Andra-Dimyati memimpin Banten. Menurutnya, sejarah panjang Banten yang lekat dengan birokrasi transaksional harus segera diputus agar kepercayaan publik bisa dipulihkan.

“Kami hari ini turun ke jalan bukan sekadar aksi simbolis, tapi sebagai alarm keras kepada Andra-Dimyati bahwa HMI Cabang Serang tidak akan tinggal diam melihat birokrasi Banten dikendalikan oleh kepentingan politik pragmatis. Pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Banten harus berbasis profesionalisme, bukan titipan elite," tegas Eman Sulaeman saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (4/3/25). 

Aksi ini juga menyoroti 14 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga saat ini masih kosong. HMI mendesak agar proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, melibatkan publik, dan memastikan tidak ada transaksi politik di baliknya.

“Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur membuka seluruh proses seleksi jabatan kepada publik. Jika ada indikasi jual beli jabatan, kami pastikan HMI Cabang Serang akan kembali menggelar aksi yang lebih besar," lanjut Eman.

Selain persoalan reformasi birokrasi, HMI Cabang Serang juga menuntut pemerintahan baru membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat terkait program-program strategis daerah, termasuk program pendidikan gratis yang pernah dijanjikan. HMI menilai program pendidikan gratis harus dijelaskan secara rinci, mulai dari sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga jaminan kualitas pendidikan.

“Jangan jadikan pendidikan gratis sekadar janji politik tanpa arah. Kami minta ada penjelasan terbuka agar masyarakat tahu bagaimana skema pendidikan gratis ini dijalankan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di Banten," tambahnya.

Aksi yang diwarnai dengan orasi bergantian dan pembentangan spanduk tuntutan ini berjalan tertib. HMI Cabang Serang juga menyerukan agar pemerintahan baru Banten membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.

“Hari ini aksi pertama kami, tapi kami pastikan ini bukan yang terakhir. Pemerintahan baru ini harus sadar, kepercayaan rakyat adalah amanah besar. Jika di awal saja sudah tertutup dan sarat kepentingan politik, kami pastikan gelombang perlawanan akan terus membesar," pungkas Eman Sulaeman. 

Hingga berita ini diturunkan, aksi HMI Cabang Serang berjalan damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. (WAn).