Ketidakberesan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Ketua SAPMA PP Kota Tasikmalaya Tunggu Tindakan Dinas Terkait

Kota Tasikmalaya, RN  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya kini tengah menghadapi sorotan tajam terkait kiner...

Kota Tasikmalaya, RN 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya kini tengah menghadapi sorotan tajam terkait kinerja dan tanggung jawabnya dalam mengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat. Seharusnya, Perwaskim menjadi instansi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pembangunan di bidang perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, tetapi juga mematuhi prinsip keberlanjutan, kesehatan lingkungan, dan ketertiban sosial. Namun, kenyataannya menunjukkan ketidakberesan yang semakin jelas, menciptakan masalah yang merugikan warga dan merusak citra pemerintah daerah.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah terkait pengawasan terhadap pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan standar dan regulasi yang ada. Banyak proyek perumahan di Kota Tasikmalaya yang tidak memiliki izin lengkap, terutama dalam hal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan yang tidak melalui kajian lingkungan yang memadai berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat, baik dari segi kualitas udara, air, maupun ruang terbuka hijau. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban pengelolaan dampak lingkungan bagi setiap proyek pembangunan. Mengabaikan hal ini hanya akan memperburuk kualitas hidup warga, yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah.

Masalah lain yang semakin mengemuka adalah terkait dengan kualitas infrastruktur permukiman yang dibangun. Banyak pemukiman baru yang dibangun dengan fasilitas dasar yang buruk, seperti sistem pembuangan air yang tidak terkelola dengan baik, saluran drainase yang tidak memadai, dan kualitas jalan yang cepat rusak. Keadaan ini bukan hanya mencerminkan ketidakmampuan Perwaskim dalam mengelola pembangunan yang layak, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kontraktor dan pengusaha yang terlibat dalam proyek-proyek perumahan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sektor ini, Perwaskim seharusnya memiliki standar yang ketat dalam mengawasi pembangunan dan memastikan bahwa setiap proyek memenuhi kualitas dan kenyamanan yang layak bagi penghuni.

Yang lebih mengejutkan lagi adalah minimnya koordinasi antara Perwaskim dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Padahal, dalam konteks perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, kolaborasi antara berbagai instansi sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan regulasi yang ada. Keberhasilan pembangunan permukiman bukan hanya bergantung pada satu pihak, tetapi membutuhkan koordinasi yang solid antara berbagai sektor yang berfungsi untuk mengatur penggunaan lahan, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada titik ini, Perwaskim Kota Tasikmalaya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Jika selama ini banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka sudah saatnya instansi ini mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek perumahan yang sedang berjalan.t Pemerintah harus menjamin bahwa setiap pembangunan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Keberadaan instansi ini tidak boleh menjadi bentuk simbolis belaka. Pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam proses perizinan, dan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan harus segera diterapkan. Warga Kota Tasikmalaya berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Jika Perwaskim terus gagal menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan sulit untuk mencapai visi kota yang berkembang dengan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Saatnya bagi pemerintah kota untuk menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi hak-hak warganya dan mengembalikan kepercayaant publik melalui tindakan konkret dan bukan hanya janji-janji kosong.

Kegagalan Perwaskim dalam mengelola pembangunan perumahan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga masalah sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam cara kerja dan pengawasan instansi ini, maka Kota Tasikmalaya akan terus berada dalam krisis perencanaan kota dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Fiens / Sumber

Muamar Khadapi

Ketua Cabang SAPMA PP Kota Tasikmalaya