𝐎𝐤𝐧𝐮𝐦 𝐓𝐍𝐈 𝐊𝐎𝐃𝐈𝐌 0320 𝐃𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐃𝐢𝐝𝐮𝐠𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐥𝐢𝐛𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐔𝐩 𝐊𝐚𝐲𝐮 𝐈𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐠𝐠𝐢𝐧𝐠

Dumai Riau, RN Seorang oknum TNI AD berinisial S. Trio dari KODIM 0320 kota Dumai Riau diduga back up kayu ilegal dari wilayah Kelurahan Se...

Dumai Riau, RN

Seorang oknum TNI AD berinisial S. Trio dari KODIM 0320 kota Dumai Riau diduga back up kayu ilegal dari wilayah Kelurahan Senepis Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kota Dumai Riau.(6- Mei 2025).

Hal tersebut terpantau langsung oleh tim wartawan, kemudian awak media mencoba konfirmasi terhadap oknum TNI yang berinisial S. Trio diduga dari KODIM 0320 Kota Dumai, Namun sayang dalam konfirmasi awak media terkait temuan tersebut oknum TNI S .Trio ,Tidak mengakuinya.

Sedangkan wartawan lain ketika melakukan konfirmasi justru telah dijanjikan akan diberikan atensi dengan alasan jangan sampai ada pemberitaan, Namun sayang tim wartawan menolak atensi yang dijanjikan oleh oknum TNI ad tersebut melalui WhatsApp singkat.

Seorang warga yang tak mau ditulis namanya mengatakan, kayu-kayu tersebut berasal dari hutan Sinepis Dumai diduga hasil pembalakan liar, kemudian dipasarkan ke gudang-gudang kayu wilayah kota Dumai, bahkan sampai keluar kota Dumai, diduga pelaku pembalakan liar tersebut dibekingi oknum TNI AD sebut warga.

Jika hal ini benar terjadi Dengan demikian diduga oknum TNI ad dari KODIM 0320 Kota Dumai tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.

Oknum TNI yang memberikan perlindungan (back up) terhadap kegiatan penebangan kayu ilegal dapat dijerat dengan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pelaku perusakan hutan, termasuk yang terlibat dalam kegiatan ilegal logging. Selain itu, oknum TNI juga bisa dijerat dengan pasal KUHP atau KUHPM yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau tindakan pidana lain yang relevan dengan perbuatannya.

Pasal 83 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Pasal ini mengatur sanksi bagi pelaku perusakan hutan, termasuk yang terlibat dalam kegiatan ilegal logging seperti menebang kayu tanpa izin.

KUHP atau KUHPM:

Pasal 126 KUHPM: Menyebutkan bahwa militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau Mengangapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Pasal 127 KUHPM: Menyebutkan bahwa militer yang dengan sengaja membujuk bawahan untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum, juga diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Pasal 363 KUHP: Mengatur tentang perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan dapat diterapkan jika tindakan oknum TNI menyebabkan kerugian bagi pihak lain akibat kegiatan ilegal logging.

Peran TNI:

TNI memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mencegah kegiatan illegal logging. Jika ada oknum TNI yang terlibat, maka perbuatan tersebut melanggar aturan dan dapat menimbulkan sanksi hukum.

Contoh Kasus: Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Militer, seorang oknum TNI (Mayor S) dijerat dengan hukuman disiplin karena dianggap tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM. Namun, bawahan yang terlibat dalam kegiatan ilegal logging di perusahaan swasta dikenakan sanksi pidana.

Kesimpulan: Oknum TNI yang memberikan perlindungan atau terlibat dalam kegiatan ilegal logging dapat dijerat dengan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya, baik melalui pasal UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun pasal KUHP atau KUHPM yang relevan.

Berdasarkan hal tersebut tim media meminta ketegasan pihak Pom TNI AD provinsi Riau agar segera memanggil dan bahkan memproses hukum tegas terhadap oknum anggota TNI berinisial S. Trio, yang diduga selama ini telah Membekingi dan memberikan kesempatan kepada pihak pembalakan liar hukum/ ilegal logging.(kumbang)