Keterlambatan Pembangunan di Banyuwangi: Pemerintah Daerah Berupaya Mengatasi Tantangan Efisiensi

Banyuwangi, Radar Nusantara Keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Ang...

Banyuwangi, Radar Nusantara

Keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Banyuwangi menjadi pertanyaan publik. Meskipun telah memasuki pertengahan tahun, sejumlah proyek pembangunan belum juga dilaksanakan, yang berpotensi berdampak pada penyerapan anggaran dan kualitas pembangunan.

Menurut Kepala Bappeda Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, keterlambatan ini disebabkan oleh proses efisiensi yang masih berlangsung terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. "Masih dalam proses penataan ulang," ungkapnya melalui pesan singkat kepada Radar Nusantara,26/05

Keterlambatan ini bukan hanya terjadi di Banyuwangi, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia yang masih menyesuaikan diri dengan Inpres tersebut. Inpres ini mengharuskan pengurangan belanja non-prioritas dan fokus pada kinerja pelayanan publik, yang mungkin berdampak pada proyek-proyek pembangunan yang belum selesai atau belum dimulai.

Sebelumnya, sempat terdapat sorotan dari kalangan masyarakat terkait keterlambatan pembayaran proyek pada tahun anggaran 2024 yang belum dibayar sepenuhnya meskipun telah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, memastikan bahwa saat ini semua pembayaran telah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi.

"Sebagai masyarakat Banyuwangi, kami berharap dengan mengatasi faktor-faktor penyebab keterlambatan dan mengambil langkah-langkah pencegahan, pemerintah Banyuwangi dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," harap masyarakat Banyuwangi.

Pemerintah Banyuwangi diharapkan dapat menata ulang anggaran pembangunan sesuai dengan regulasi yang ada dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

(Taufik)