Pembangunan Kantor Di Stasiun Pagaden Baru Wilayah Daerah Operasi(Daop) III Cirebon, Patut Dipertanyakan ...!

Subang, RN Diawal pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai sejak awal bulan Pebruari 2025 yang berlokasi di area stasiun Pagaden baru,Kec...

Subang, RN

Diawal pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai sejak awal bulan Pebruari 2025 yang berlokasi di area stasiun Pagaden baru,Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang,menuai pertanyaan publik, pasalnya pembangunan tersebut terkesan tertutup dari ruang publik karena lokasinya berada di dalam area Stasiun KAI Pagaden baru.

Beruntung Awak Media Radar Nusantara Com, berhasil masuk ke area setelah terlebih dahulu kordinasi dengan pihak pegawai Scurity yang sedang bertugas di Stasiun,dan berhasil meliput kegiatan pekerjaan tahap pertama yang nampak beberapa tenaga kerja sedang memasang rangkaian konstruksi dengan menggunakan bahan matrial jenis bata merah.

Namun hasil pantauan penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com,ketika berkunjung kembali ke lokasi,tepatnya dihari Senin ( 19/5/2025),Sangatlah ironis, dilokasi masih tidak nampak terpasang papan informasi proyek,padahal pembangunannya sudah berjalan hampir mendekati tiga bulanan.

Hal inilah yang menjadi kritikan pedas dari salah seorang pegiat pemerhati lingkungan dan kebijakan publik yang biasa disapa Mbah Tito PERINTIS, yang menurutnya jelas jelas pihak Kontraktor Pelaksana proyek terindikasi adanya unsur kesengajaan untuk menghindari keterbukaan publik yang bertujuan mencari tahu informasi keberadaan proyek yang sedang berjalan , siapa Kontraktornya dan besar anggarannya serta hal-hal teknis lainnya terkait RAB dan spesifikasinya, mengingat PT.KAI adalah milik perusahaan plat merah alias BUMN,yang jelas jelas menggunakan sumber dana pemerintah dan bukan mrnggunakan dana dari pihak Swsta.Tandasnya.

Sehingga setiap pelaksanaan kegiatan badan milik pemerintah dan Badan publik harus memberikan informasi secara transfaran sebagaimana diatur di UU.No. 14 tahun 2008 tentang KIP ( Keterbukaan Informasi Publik) dan yang lebih mendasar lagi pihak PT.KAI wilayah Daop III Cirebon patut dimintai keterangan terkait pertanggungjawaban keuangan negara secara transfaran akuntabel dan frofesional, Sesuai UU.NO.15 Tahun 2004, terkait hususnya pembangunan kantor yang sedang dilaksanakan,

Menurutnya lagi, pengalokasian anggaran diduga tidak sesuai pula dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,karena secara pengamatannya bentuk fisik bangunan permanen yang sedang dibangun diperkirakan menelan anggaran biaya lebih dari duaratus jutaan, sehingga,sehingga harus melalui proses tender terbuka, sesuai Perpres no.12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres no.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

nah ini yang perlu kami telusuri proses mekanisme munculnya fisik pembangunannya, apakah melalui proses tender apa cukup dengan sistem kong kalikong antara pelaku usaha dengan pemangku kebijakan..! Ucap Mbah Tito lagi kepada kami ketika menghubungi via sambungan Telpon Selasa (20/5/2025). Pungkasnya.

(Staff RN)