Proyek PIK Di Kecamatan Purwadadi Jadi Sorotan Publik

Subang, RN Geliat pembangunan infrastruktur di lingkup pemerintah daerah kabupaten Subang,kini walaupun masih terbilang hanya baru muncul be...

Subang, RN

Geliat pembangunan infrastruktur di lingkup pemerintah daerah kabupaten Subang,kini walaupun masih terbilang hanya baru muncul beberapa titik dalam pelaksanaannya,namun kini sudah mulai nampak wujud kegiatannya,baik pembangunan peningkatan jalan dan sarana pembangunan lainnya.

Yang menjadi sorotan publik dan mendapat kritikan tajam dari salah seorang pegiat pemerhati lingkungan hidup dan kebijakan publik dengan plat form sebutan  PERINTIS ( Pergerakan Independensi Strategis Subang) yang dikomandoi.langsung oleh Mbah PERINTIS.

kembali ulasannya berhasil kami liput di edisi Minggu ke tiga dibulan mei via sambungan teleponnya kepada penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara.Com, Kamis ( 22/5/2025).

Berikut komentarnya,

👇👇👇

Lahirnya peraturan bupati (Perbup) no.2 tahun 2022 yang mengatur  tentang regulasi anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan tingkat Kecamatan atau yang lebih dikenal luas program PIK di setiap Kecamatan yang tersebar di tiga puluh kecamatan Se- kabupaten Subang.

dalam pemaparannya Mbah PERINTIS sempat menegaskan tentang tupoksi Camat dalam Regulasi dan infkementasi  pembiayaan  program PIK, yakni Camat adalah sebagai perencana anggaran sesuai kebutuhan diwilayah kerjanya,sekaligus sebagai pelaksana pengguna anggaran dan mempunyai kewenangan untuk menunjuk perusahaan  penyedia jasa, pelaksanaan kontrak kerja serta melakukan pengawasan dalam kegiatan pekerjaan termasuk menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )

Namun perlu difahami pula bahwa proses regulasinya harus pula berpedoman dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan presiden (Perpres). yang dalam hal ini berlaku Perpres no.46 tahun 2025 sebagai pengganti Perpres no.16 tahun 2018,tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.        

Ini jelas sangatlah perlu diketahui publik, demi mewujudkan Transafaransi Anggaran dan penggunaannya dari sebuah kegiatan apapun bentuknya apalagi sumber dananya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) yang nota bene hasil pengumpulan rerubusi pajak yang dibayar oleh masyarakat Subang, tegasnya.

sehingga masyarakat baik orang perseorangan maupun kelompok secara de fakto jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah,sebagaimana diatur di peraturan pemerintah ( PP)

No. 43 tahun 2018, Tentang peran Serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lebih spesifik lagi adalah peraturan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP),UU No.14 tahun 2018.

Kaitannya dengan fungsi dan kewenangan camat melakukan pengawasan,ternyata menurut Mbah PERINTIS, pelaksanaan pembangunan sarana olahraga Futsal  dan lapangan Basket yang dikerjakan oleh Kontraktor CV.GUNUNG TUA kedapatan para pekerja terbukti melanggar UU.K3 No.1 tahun 1970, tentang  ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ),  dengan tidak menggunakan alat Sefty pelindung diri ( APD),begitu pula hal yang sama ditemukan di lokasi pembangunan sarana UMKM alun alun kecamatan yang dikerjakan oleh CV.Nur Alpan.

Jelas disini Camat Purwadadi lalai dalam melakukan pengawasan para pelaksana penyedia jasa dan atau Kontraktor  yang ditunjuk berkat kebijakannya sendiri tegasnya Mbah PERINTIS lagi.

Mestinya sesuai peraturan Perbup, salah satu poin penting camat diwajibkan kordinasi dengan pihak Dinas teknis untuk melakukan pengawasan, yang terjadi dilapangan zonk alias tidak ada seorang pengawaspun.

ironisnya bahan bahan matrial  hususnya semen diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam RAB,belum lagi matrial besi diduga pula tidak sesuai standar mutu produ SNI ( Standard Nasional Indonesia) tambahnya lagi.

Sampai komentar yang dimuat di media onlen ini,kami belum berhasil menemui Camat Purwadadi Andri Dharmawan, S.STP,MM mengingat waktu penyampaian informasi dari nara sumber sudah lewat jam kerja, Bersambung, (Staff RN)