Diduga Ada Kongkalikong Antara Pihak Disdik,Rekanan,Dan K3S GMBI Minta APH Telisik Dugaan Korupsi Pembelian Buku Paket Di Takalar

Takalar, RN Pembelian buku paket untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Takalar menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik korupsi yan...

Takalar, RN

Pembelian buku paket untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Takalar menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik korupsi yang melibatkan rekanan dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Modus yang diduga digunakan adalah kongkalikong dalam pengelolaan dana melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (Siplah).

Menurut informasi yang dihimpun, pembayaran pembelian buku paket tidak dilakukan sesuai mekanisme yang seharusnya. Alih-alih melalui sistem pengadaan sekolah yang transparan, pembayaran justru dilakukan melalui K3S. Sumber internal dari K3S bahkan mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan untuk mengembalikan sejumlah dana oleh Inspektorat, menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan.

Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Takalar, Rahim Sua, mengungkapkan bahwa indikasi korupsi dalam pembayaran buku paket ini sangat kuat. Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan bukanlah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU), melainkan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis.

Rahim Sua mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Ia meminta agar Kejari menelusuri siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan menikmati hasil korupsi dana BOS dengan modus pengadaan buku paket di sekolah SD dan SMP. Menurutnya, anggaran yang dikelola dalam program ini sangat fantastis, mencapai lebih dari 4 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 65.000 siswa SD dan SMP.

GMBI Distrik Takalar juga menyoroti peran rekanan dalam proses pengadaan buku paket ini. Diduga, ada praktik mark-up harga buku dan penggelembungan volume pengadaan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan oknum-oknum di K3S. Hal ini menyebabkan kualitas buku yang diterima siswa tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, serta adanya potensi kerugian negara yang signifikan.

Kasus dugaan korupsi dana BOS ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan wali murid. Mereka berharap agar pihak berwenang dapat segera mengungkap kebenaran dan menindak tegas para pelaku yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan siswa dan masa depan bangsa.

Kejaksaan Negeri Takalar diharapkan dapat bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini. Pengungkapan kasus dugaan korupsi dana BOS ini akan menjadi momentum penting untuk membersihkan dunia pendidikan dari praktik-praktik koruptif dan memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Takalar.

(abd kadir)