Fraksi Golkar Solidaritas Soroti Isu Strategis dalam Pandangan Akhir RPJMD 2025–2029

BEKASI, RN- Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pandangan akhir terhadap Ranc...

BEKASI, RN- Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar Solidaritas, Sarwin Edi Saputra, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Senin (28/7/2025).

Sarwin menyoroti minimnya proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dokumen RPJMD yang dinilai masih stagnan dibanding periode sebelumnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan target APBD hingga menembus angka Rp7 triliun.

"Kami mendorong agar PAD Kota Bekasi bisa mencapai angka Rp4 triliun lebih secara riil. Yang paling penting, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran di unit-unit penghasil, terutama di UPTD," tegas Sarwin.

Selain PAD, Fraksi Golkar Solidaritas juga menyoroti nasib 3.300 tenaga honorer yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum jelas status pengangkatannya. Fraksi mendorong Pemerintah Kota Bekasi berkolaborasi dengan BKN dan pemerintah pusat untuk memberikan kepastian status bagi para honorer tersebut.

"Terkait penggajian memang masih aman hingga akhir 2025, tapi tuntutan utama mereka adalah kepastian status sebagai PPPK. Ini harus jadi perhatian serius," ujar Sarwin.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah banjir dan persoalan sampah. Kota Bekasi, menurut Sarwin, kini menjadi wilayah rawan banjir tahunan. Ia mendorong percepatan normalisasi kali dan pembangunan folder sebagai solusi jangka panjang.

Sementara itu, terkait darurat sampah di TPA Sumur Batu Bantar Gebang, Fraksi Golkar Solidaritas menilai perlu adanya perubahan pola pengelolaan menjadi sistem sanitary landfill, serta penguatan edukasi pemilahan sampah rumah tangga.

"Kita dorong agar di setiap RW ada bank sampah. Edukasi pemilahan dari rumah tangga sangat krusial," imbuhnya.

Mengenai program unggulan Walikota berupa bantuan Rp100 juta per RW, fraksi menyatakan dukungannya namun meminta pelaksanaan program dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

"Dengan lebih dari seribu RW di Kota Bekasi, nilai anggarannya mencapai lebih dari Rp100 miliar. Maka penggunaan dan pengawasan dana ini harus benar-benar selektif," ujar Sarwin.

Fraksi Golkar Solidaritas juga menyinggung perjanjian kerja sama (PKS) antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi terkait TPA Bantargebang. Mereka menilai banyak poin dalam PKS yang tidak dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Warga Bantar Gebang hanya menerima kompensasi per triwulan, sedangkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih jauh dari memadai. Pemerintah Bekasi harus lebih vokal dan melibatkan warga dalam negosiasi PKS ini," tegasnya.

Terakhir, Sarwin juga menekankan pentingnya penguatan identitas dan kebudayaan lokal. Ia mendorong adanya pengembangan ciri khas Kota Bekasi, baik dari sisi pakaian adat, kuliner, hingga simbol budaya lainnya.

"Kota Bekasi harus punya jati diri yang menonjol. Pemerintah dan legislatif harus bersama-sama mendorong pelestarian budaya lokal," tandasnya.

Fraksi Golkar Solidaritas menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan PAD dan mengelola APBD secara efektif dan bebas dari kebocoran.

"Kalau PAD kuat, program-program pro-rakyat bisa berjalan. Tapi jika kebocoran pajak seperti di hotel dan restoran dibiarkan, maka target kita tidak akan tercapai," tandasnya. (@nt)