Dinilai Sarat Kejanggalan, Warga Kavling Mawar Indah Tolak Eksekusi Lahan

BEKASI, RN– Warga Kavling Mawar Indah, RT 05 RW 09, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan tegas meno...

BEKASI, RN– Warga Kavling Mawar Indah, RT 05 RW 09, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan tegas menolak rencana eksekusi lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 46/PDT.X/2025/PN.Bekasi. Warga menilai langkah tersebut tidak sah dan sarat kejanggalan hukum.

Penolakan ini disampaikan oleh kuasa hukum warga, Muhammad Samsudin, yang menegaskan bahwa para penghuni memiliki dasar hukum yang sah atas kepemilikan lahan yang disengketakan.

"Penolakan ini adalah bentuk perlawanan warga yang memiliki bukti hukum seperti Akta Jual Beli (AJB), sertifikat resmi, membayar pajak, BPHTB, dan membangun rumah secara legal. Warga ini harus dilindungi oleh negara," kata Samsudin saat memberikan keteranganya kepada awak media di lokasi, Rabu (15/10/2025).

Samsudin juga mengungkapkan, pihak pemohon eksekusi atas nama Hussein Ibrahim merupakan narapidana dan buronan (DPO) dalam kasus pidana. Ia menilai ada banyak kejanggalan dalam proses hukum perkara ini, mulai dari keabsahan dokumen hingga potensi keterlibatan mafia tanah.

"Pemohon eksekusi ini sudah pernah diperiksa dalam perkara pidana. Dalam proses jual beli pun ditemukan cacat hukum karena penjual aslinya buta huruf dan tidak bisa tanda tangan. Tapi di AJB justru ada tanda tangan. Ini indikasi kuat adanya mafia hukum dan mafia peradilan," tegasnya.

Menurutnya, lahan yang diperebutkan seluas kurang lebih 2 hektare 3.460 meter persegi telah dihuni lebih dari 60 kepala keluarga secara sah sejak lebih dari dua dekade lalu. Sengketa ini disebut sudah berlangsung sejak 2014 dan awalnya hanya melibatkan 14 orang tergugat.

"Padahal ada puluhan KK yang memiliki AJB bahkan sertifikat. Kalau memang ini sengketa, seharusnya semua pemilik dilibatkan. Tapi ini hanya segelintir yang digugat. Ini janggal," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti fakta bahwa pemenang eksekusi tidak berdomisili di wilayah tersebut, serta memiliki alamat yang tidak jelas. Hal ini menurutnya memperkuat dugaan adanya permainan oknum tertentu.

"Mereka tiba-tiba muncul dan ingin menguasai lahan, sementara warga sudah tinggal di sini puluhan tahun, membayar pajak, mencatatkan identitas secara resmi, dan membangun kehidupan di atas lahan itu. Ini bukan tanah kosong," katanya.

Sebagai upaya hukum, pihaknya telah mendaftarkan gugatan perlawanan atas eksekusi dan akan melaporkan sejumlah oknum yang diduga terlibat ke aparat penegak hukum.

"Kami mendesak Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi untuk turun tangan, memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan," tandasnya. (@nt)