Komisi II Soroti Minimnya Serapan Anggaran Pembangunan di Kota Bekasi

BEKASI, RN- Realisasi pengerjaan berbagai proyek pembangunan di Kota Bekasi pada tahun 2025 mendapat sorotan dari Komisi II DPR...

BEKASI, RN- Realisasi pengerjaan berbagai proyek pembangunan di Kota Bekasi pada tahun 2025 mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II, Yenny Kristianti, yang menilai progres pembangunan masih jauh dari harapan.

Menurut Yenny, keterlambatan realisasi disebabkan oleh proses lelang atau tender yang berjalan lambat, ditambah dengan adanya perubahan mekanisme baru dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

"Memang sebelumnya kita sudah rapat dengan dinas terkait. Dinas menyebut lelang atau tender dan adanya perubahan mekanisme. Itu yang bikin jadi terlambat. Jadi pokoknya ada sistem baru lah," ujar Yenny kepada awak media, Rabu (19/11/2025).

Terkait capaian serapan pengerjaan, Yenny menjelaskan bahwa laporan terakhir yang diterima Komisi II menunjukkan progres sekitar 50 persen. Namun, hingga kini pihaknya belum mendapatkan pembaruan resmi dari dinas terkait.

"Kalau kemarin disebut sudah 50 persen, cuma kita belum update lagi karena kan memang harus update terus. Tapi mereka meyakinkan di Desember itu 100 persen pekerjaan selesai semua," katanya.

Politisi PSI tersebut menyoroti bahwa persoalan pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik saja. Ia menekankan pentingnya masa perawatan atau maintenance pascapekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.

"Pekerjaan selesai, tapi kan harus mereka punya perawatan resistensi. Nah itu belum diomongin sampai sejauh itu. Kita kemarin ngejar pencapaiannya dan harus mencapai targetnya itu," jelasnya.

Meski masih terdapat berbagai kendala, Yenny menyebut dinas terkait tetap optimistis dapat menuntaskan seluruh proyek pembangunan dan mencapai serapan anggaran maksimal.

"Mereka dari dinas optimis, pokoknya menyampaikan 100% untuk 2025 pasti terserap," ungkapnya.

Dirinya menegaskan bahwa Komisi II akan mendorong evaluasi apabila target realisasi pembangunan tidak tercapai sesuai dengan rencana.

"Kalau memang tidak tercapai, Komisi II mendorong harus evaluasi dinas terkait, termasuk kepala dinasnya," tandasnya. (ADV)