Terkait Hutang Pemko Tebing Tinggi Mencapai Rp 54 miliar "Walikota Terkesan Menunggu LHP Inspektorat"

Tebing Tinggi, RN Besaran Realisasi Pendapatan Dana APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 665 miliar sudah menjadi sorotan publik. ...

Tebing Tinggi, RN

Besaran Realisasi Pendapatan Dana APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 665 miliar sudah menjadi sorotan publik.

Sorotan itu terkait dugaan keterlibatan Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih, SE" yang dengan berani berikan pernyataan pertanggungjawaban pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi ditahun 2024.

Keikut sertaan Oknum Walikota dalam memberikan peryataan tanggungjawab itu menjadi perhatian publik sebab kebijakan itu diduga bagai jerat tersendiri sebab sampai bulan November 2025 terkait hutang belanja Pemko Tebing Tinggi itu masih sebatas wacana tanpa tindakan penyelesaiannya.

Kebijakan Oknum Walikota ini pun semakin hangat diperbincangkan masyarakat di media sosial dan media massa.

Hal itu terkait masalah Belanja Pegawai (Jaspel) dan Belanja Barang/Jasa DI RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi yang totalnya mencapai Rp 31,9 miliar belum ada penuntasannya dan Pejabat Pemko tidak satupun mau berikan penjelasan bila dimintai konfirmasi awak media.

Pengelolaan keuangan daerah sperti ini diduga tidak sesuai dengan regulasi aturan hukum yaitu, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun isi dari aturan itu menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah harus dianggarkan secara rasional dan pengeluaran daerah adalah merupakan rencana pengeluaran sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah".

Pernyataan Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih,SE" yang beredar ditengah masyarakat, menerangkan bahwa masalah belanja ini akan bertahap dibayarkan setelah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pihak Inspektorat Daerah, tanpa memastikan kapan waktunya.

Hal ini dikomentar salah seorang penggiat anti korupsi "A.Tampubolon" saat dikonfiirmasi awak media, menjelaskan bahwa Oknum Walikota Tebing Tinggi dinilai lamban sebab permasalahan ini sudah dua tahun berjalan.

Dimana "A.Tampubolon" mengatakan, bahwa permasalahan Hutang Belanja RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi ini sudah terjadi ditahun 2023 mencapai Rp 8 miliar dan tahun 2024 mencapai Rp 31,9 miliar.

A.Tampubolon menambahkan bahwa permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oknum masyarakat pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi sebab terindikasi dugaan korupsi atas belanja siluman sebab perencanaan anggarannya diduga tidak singkron dengan besaran Pendapatan BLUD RSUD Kumpulan Pane itu (17/11).

Namun pihak DPRD Kota Tebing Tinggi diduga ikut bungkam dalam melakukan Tugas dan Fungsi, hingga hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) terkait pengelolaan Dana APBD Tahun 2024 diduga selalu menghasilka keterangan baik-baik saja.

Hal ini mestinya menjadi perhatian pihak Aparat Penegak Hukum agar mau melakukan penyelidikan pada mantan direktur RSUD dan juga meminta Oknum Walikota "Iman Irdian Saragih, SE yang turut terlibat dalam memberikan pernyataan tanggungjawabanyanya itu ikut diperiksa agar

masalah kasus hak pegawai dan hak masyarakat terkait jasa pelayanan atau belanja pegawai sebagai hak mereka yang sudah dua tahun tidak dibayarkan pihak RSUD Kumpulan Pane sebagai Rumah Sakit Milik Pemko Tebing Tinggi bisa direalisasikan dan pengungkapan masalah dugaan belanja siluman bisa terungkap. (S.Tambunan)