Walikota Dan Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Diduga Sukses Bodohi Masyarakat

Tebing Tinggi, RN Pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 665 miliar diduga memuat berbagai permasalahan. Permasalah...

Tebing Tinggi, RN

Pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 665 miliar diduga memuat berbagai permasalahan.

Permasalahan ini telah menjadi perhatian publik sebab kebijakan/kinerja Oknum Walikota dan Ketua DPRD diduga telah membodohi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Kebijakan itu diduga tidak sesuai dengan regulasi aturan hukum yaitu Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun isi dari ataruran itu menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah harus dianggarkan secara rasional dan pengeluaran daerah adalah merupakan rencana pengeluaran sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah".

Melalui pesan whatshap awak media mempertanyakan hal ini pada Oknum Walikota Tebing Tinggi nomor 081262xxx87, namun sampai berita ini di muat tidak ada jawaban dan penjelasan didapat (11/11).

Begitu juga saat awak media meminta penjelasan dan jawaban dari Oknum Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi nomor 081993xx87xx sama memiliki nomor buntut "87" juga melalui whatshap tidak membuahkan hasil (11/11).

Sementara komentar salah seorang penggiat anti korupsi "A.Tampubolon" saat dikonfiirmasi awak media ditempat terpisah, menjelaskan bahwa Oknum Walikota dan Oknum Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi semestinya memberikan penjelasan dan jawaban agar masyarakat tahu bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sesuai dengan regulasi aturan hukum dan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Dimana "A.Tampubolon" menilai permasalahan Pemko Tebing Tinggi saat ini sudah menjadi perbincangan diberbagai media sosial dan media Online terkait dugaan Fitnah Oknum melalui media sosial facebook atas nama "Irdian Saragih dan Sahabat Iman Irdian Saragih" yang saat ini sudah disampai pada pihak Polres Tebing Tinggi melalui surat laporan tertulis.

Begitu juga terkait dua sosok nama Oknum Walikota Tebing Tinggi yaitu satu gunakan nama lengkap dengan gelar sarjana dan satu tidak menggunakan gelar sarjana yang mengaku sebagai Walikota Tebing Tinggi.

Permasalahan status nama dan gelar ini telah menjadi sorotan masyarakat sebab penggunaan status gelar sarjana Oknum Walikota Tebing Tinggi itu tidak digunakan saat menandatangani Pernyataan Tanggungjawabnya atas pengelolaan keuangan Dana APBD Pemko Tebing Tinggi.

Hal ini menjadi memunculkan pertanyaan publik dan paling parahnya lagi pihak DPRD Kota Tebing Tinggi diduga ikut melakukan konsfirasi dalam membodohi masyarakat daerahnya sebab pengawasan terkait Laporan Ketarangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) atas pengelolaan Dana APBD Pemko Tebing Tinggi diduga menghasilkan keterangaan baik-baik saja. Namun pada kenyataannya bahwa data terkait SILPA Rp 15,1 miliar diduga tidak sinkron dengan Hutang Beban/Belanja Pemko Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai Rp 54,9 miliar. (S.Tambunan)