Walikota "Iman Irdian Saragih, SE" Mulai Respon Terkait Surat Pernyataan Tanggungjawabnya Atas LKPD Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, RN Tindakan Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih,SE" dalam membuat surat pernyataan pertanggungjawaban...

Tebing Tinggi, RN

Tindakan Oknum Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih,SE" dalam membuat surat pernyataan pertanggungjawabannya terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 diduga berbuntut panjang sebab pernyataan tanggungjawab itu nantinya akan mengikat seseorang bila pengelolaan keuangan daerah itu tidak sesuai dengan regulasi aturan hukum dan terindikasi dugaan tindak pidana korupsi.

Permasalahan pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi ini pun sudah lama menjadi viral di media sosial dan menjadi berita viral di Media Online.

Berbagai tanggapan pun bermunculan yaitu terkait beberapa oknum Pegawai dan Honorer Pemko Tebingi Tinggi yang diduga menjadi korban tidak menerima jasa dan gaji atas prilaku dan kebijakan Pemko Tebing Tinggi selama dua tahun lamanya, hingga sampai saat ini belum mendapatkan solusi dan kepastian terkait pembayaran jasa/gaji mereka itu.

Hal ini pun sudah berulang kali disampaikan dan juga dikonfirmasi awak media pada Walikota Tebing Tiinggi Tinggi "Iman Irdian Saragih,SE" pada nomor telepon 0812xxxxx87 namun baru kali ini pula awak media mendapat respon dan penjelasan dari Walikota yang isinya menyatakan "baik terimakasih infonya Lae, segera ditindak lanjuti dan lakukan pengawasan terbaik dipemerintahan untuk kepentingan rakyat dan mengakhiri kalimat dengan mengucapkan "mauliate Lae dengan kepsen 🙏" (25/11).

Tanggapan salah seorang TIM penggiat anti korupsi "A.Tampubolon" saat diminta awak terkait komentarnya, menjelaskan bahwa Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih, SE" atas surat pernyataan tanggungjawabnya itu sudah menjadi satu alat bukti pemula bila pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi terindikasi dugaan melanggar aturan hukum dan terindikasi dugaan korupsi merugikan keuangan daerah.

A.Tampubolon juga menambahkan bahwa dua dari tiga alat bukti pemula sebenarnya sudah sering muncul di berbagai media sosial dan berita media online, namun cukup disayangkan Aparat Penegak Hukum masih memilih bungkam dan belum melakukan tindakan hukum.

Begitu juga beberapa aktivis Kota Tebing Tinggi belum menyadari mana kedua alat bukti pemula yang sudah menjadi konsumsi publik diberbagai media sosial dan pemberitaan media online itu (26/11).

Pengawasan yqng lemah menjadi penyebab dan minimnya analisa hukum diduga menjadi penyebab tidak memunculkan rasa jera buat Oknum pelaku dugaan korupsi keuangan daerah. Dimana Aparat Penegak Hukum diduga masih lamban dalam menilik dan membuat tafsiran hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kota Tebing Tinggi ini. (S.Tambunan)