Yayasan Milik Istri Anggota DPRD Riau Disebut Kuasi SPPG di Bukit Raya Menimbulkan Konflik

Pekanbaru, RN Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tangkerang Labuai Bukit Raya disebut dikuasai oleh yayasan milik istri anggota DPRD ...

Pekanbaru, RN

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tangkerang Labuai Bukit Raya disebut dikuasai oleh yayasan milik istri anggota DPRD Provinsi Riau.

hal ini menimbulkan konflik yang melibatkan masyarakat dengan pihak pembangun dapur dengan Yayasan Amanah Gizi Riau yang diduga miliki istri Anggota DPRD Provinsi Riau.

Informasi yang beredar dikalangan masyarakat Persoalan ini semakin memanas karena mediasi yang dijanjikan oleh pihak Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Riau melalui Ibu Dr. Syartiwidya STP MSI, hingga kini belum menemukan titik terang.

Persoalan ini muncul berawal Sejumlah masyarakat yang mengikuti proses wawancara tenaga kerja mengaku kecewa karena tidak dipekerjakan saat unit beroperasi, padahal mereka telah berpartisipasi aktif dalam persiapan dapur, termasuk kegiatan gotong royong. 

Meskipun masyarakat sudah dilakukan wawancara, namun kenyataannya pihak lain yang dipekerjakan, karena merasa ditipu hal ini membuat Beberapa orang warga mendatangi langsung dapur SPPG Tangkerang Labuai bukit raya, menyampaikan protes kepada KA SPPG Ahmad Selasa (18 November 2025).

Kundhori selaku pihak mitra yang membangun dapur dengan biaya dan tenaga sendiri menegaskan adanya pengambilalihan sepihak pengelolaan dapur oleh yayasan yang diketahui milik istri anggota DPRD Provinsi Riau Mohammad Fadel Variza dari praksi PAN (Partai Amanat Nasional).

“Saya membangun dapur SPPG

(Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang merupakan unit pelaksana dari program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) Tangkerang Labuai Bukit Raya dengan biaya, tenaga, dan komitmen penuh. 

Namun, Yayasan Amanah Gizi Riau hanya menyewa tempat dan mengambil alih pengolahan dapur tanpa koordinasi atau kesepakatan dengan saya,"ujar Kundhori dengan wajah kecewa.

Kundhori menyebut Tindakan ini sangat tidak adil, tidak menghargai kontribusi saya, dan ini jelas mencederai perasaan saya, kita berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan penyelesaian persoalan ini dengan adil dan transparan karena dikuasai oleh oknum istri anggota DPRD yang memiliki Yayasan,"tegasnya.

Terkait persoalan ini warga mengatakan sudah menghadap Ke pihak Kantor Pelayanan pemenuhan Gizi (KPPG) untuk menyampaikan surat keberatan terkait yayasan yang semena-mena terhadap kami, ketika kami jumpa sama KPPG, ia pihak kantor

KPPG langsung menelepon SPPG dan Yayasan terkait apa yang terjadi, agar bisa kekantor KPPG untuk di adakan mediasi.

Beberapa saat setelah menunggu, kami di sarankan ibu kepala KPPG untuk pulang saja, Agar tidak terjadi keributan dikantor, dan biarlah saya yang akan merundingkan dengan yayasan, dengan angka Rp. 1.500 ke mitra, Rp. 500 ke yayasan dari porsi sewa Rp. 2.000 kata" ibu kepala KPPG,"Terang warga 

Pada akhirnya setelah kami pulang kami di sarankan untuk baik-baik saja dengan yayasan.

Kami kecewa..kenapa di level KPPG tidak berani menemukan kami selaku mitra dengan pimpinan yayasan Amanah Gizi Riau dan mengapa harus diwakili pertemuan itu hanya dengan ibu kepala KPPG," ujar warga penuh tanda tanya.

Sementara itu, pihak Yayasan Amanah Gizi Riau yang dituding semena-mena dan menguasai ada tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP hingga berita ini dilansir belum ada jawaban termasuk Anggota DPRD Provinsi Riau Mohammad Fadel Variza suami pemilik yayasan Amanah Gizi Riau juga belum merespon.

Hasil Investigasi awal menunjukkan bahwa pembagian hasil sewa dapur sangat tidak seimbang dengan Pihak yang membangun fasilitas, termasuk Kundhori, disebut hanya ditawarkan menerima sekitar 37% dari hasil sewa, sementara yayasan mengambil sebagian besar keuntungan.

Beberapa pihak masyarakat menilai praktik ini merugikan dan tidak transparan, bahkan menimbulkan dugaan tekanan dan intimidasi terhadap pihak yang berkontribusi, Bahkan menjelang operasional sangat disayangkan oleh mitra yaitu khundori terkait arogansi pihak yayasan yakni, Alif berlaku kasar dengan cara mengusir mitra dari dapur tersebut dengan cara membongkar kunci pintu dan mengganti kunci dapur SPPG.

Meskipun sudah dilakukan mediasi oleh KPPG Riau yang dijanjikan akan menengahi perselisihan ini, namun tidak membuahkan hasil. Secara khusus Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) bagian wilayah Riau ibu Widya menyampaikan kepada media sudah melakukan mediasi terkait permasalahan mitra dengan yayasan amanah Gizi Riau.

Namun persoalan ini belum juga selesai, Masyarakat dan pihak pembangun dapur masih menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah secara adil dan transparan.

"Sy sudah mediasi mereka pak, tapi mereka yang gak menemukan titik tengah konfliknya, kalau sdh terkait kesepakatan pihak yayasan dan mitra yang tidak sesuai itu diluar kewenangan kami di KPPG ataupun BGN pak

Kalau kami dari KPPG hanya berusaha untuk mendamaikan agar operasional tidak terganggu, sudah saya sampaikan bahwa kembali ke tugas dan fungsi masing-masing, yayasan sebagai yang bermitra dengan BGN dan bertanggung jawab atas jalannya SPPG, dan mitra sebagai investor yang telah membangun dan melengkapi peralatan sesuai juknis, mitra akan mendapatkan insentifnya dari setiap ompreng dan yayasan sebagai PIC yang mengelola dapur akan mendapatkan manajemen feenya.

Terkait tidak disepakati secara tertulis di depan notaris berapa besar fee tersebut, itu di luar kewenangan dan tanggung jawab saya ataupun BGN, demikian disampaikan Dr. Syartiwidya STP MSI, menjawab konfirmasi media ini Sabtu 22 November 2025.(Kumbang)