Dana Desa untuk Dua Gorong-gorong di Cimoyan Tak Kunjung Direalisasikan, Warga Pertanyakan Transparansi

Pandeglang, RN  Alokasi Dana Desa (DD) untuk pembangunan dua unit gorong-gorong di Kampung Panyipatan, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupa...

Pandeglang, RN 

Alokasi Dana Desa (DD) untuk pembangunan dua unit gorong-gorong di Kampung Panyipatan, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten hingga Senin (19/1/2026) belum juga direalisasikan. Kondisi ini memunculkan sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Seorang warga Desa Cimoyan, Marja (nama disamarkan), menyebutkan bahwa pembangunan gorong-gorong tersebut telah masuk dalam perencanaan desa, namun hingga kini tidak terlihat adanya aktivitas pembangunan di lokasi.

“Kalau memang anggarannya sudah dialokasikan, seharusnya ada kejelasan. Sampai sekarang tidak ada pekerjaan, tidak ada papan informasi, tidak ada bahan material, warga jadi bertanya-tanya,” ujar Marja.

Menurut warga, keberadaan dua gorong-gorong di Kampung Panyipatan sangat krusial untuk mengantisipasi banjir dan kerusakan infrastruktur jalan, khususnya saat curah hujan tinggi. Ketika realisasi tak kunjung dilakukan, muncul kekhawatiran terjadinya penundaan tanpa dasar yang jelas.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Cimoyan, Oni Badroni, mengakui bahwa pembangunan dua gorong-gorong tersebut memang belum dilaksanakan.

“Iya, belum dibangunkan,” ujar Oni Badroni di sela-sela tinjau lapangan saat Monitoring dan evaluasi di Kp. Saputra Desa Cimoyan. 

Namun pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan rinci terkait alasan penundaan, baik menyangkut hambatan teknis, perubahan perencanaan, maupun persoalan administrasi anggaran. Ketiadaan informasi resmi inilah yang dinilai memperlemah prinsip keterbukaan publik dalam pengelolaan Dana Desa.

Lutfi Irawan selaku Pengamat kebijakan publik di Kabupaten Pandeglang menilai, setiap dana yang bersumber dari keuangan negara wajib dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penundaan realisasi tanpa penjelasan terbuka berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa,"katanya.

Selain itu, warga Desa Cimoyan tentu berharap pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terbuka sekaligus memastikan realisasi pembangunan sesuai rencana. Bahkan, masyarakat pasti akan meminta agar fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta instansi terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten dijalankan secara maksimal guna mencegah potensi penyimpangan Dana Desa. *(Wan's).