Disorot Publik, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Ungkap Fakta Utang RSUD CAM

BEKASI, RN – Polemik utang operasional RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) Kota Bekasi akhirnya mendapat perhatian serius...

BEKASI, RN– Polemik utang operasional RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) Kota Bekasi akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bekasi.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi memanggil manajemen RSUD CAM untuk meminta klarifikasi terkait utang operasional yang nilainya disebut hampir mencapai Rp70 miliar, dalam rapat yang digelar pada Senin (19/01/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Madong, mengungkapkan bahwa hasil klarifikasi menunjukkan nilai utang operasional RSUD CAM sebesar Rp65 miliar. Angka tersebut berbeda dengan pernyataan Wali Kota Bekasi sebelumnya yang menyebutkan utang RSUD mencapai Rp70 miliar.

"Setelah diklarifikasi, ternyata terkait utang ini ada penjelasan dari pihak RSUD. Nilainya Rp65 miliar, bukan Rp70 miliar," ujar pria yang akrab disapa Bang Madong usai rapat.

Meski terdapat perbedaan angka, Madong menilai kondisi keuangan RSUD CAM masih dalam batas terkendali. Pasalnya, rumah sakit milik Pemkot Bekasi itu masih memiliki kas sekitar Rp40 miliar serta potensi penerimaan dari klaim BPJS Kesehatan yang mencapai Rp24 miliar.

"RSUD hari ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi utangnya saja. Setiap bulan sebenarnya ada pemasukan, baik dari pasien umum, sumber lainnya, maupun dari BPJS," jelasnya.

Madong menjelaskan, utang sebesar Rp65 miliar tersebut merupakan akumulasi kewajiban pembayaran pembelian obat-obatan dan kebutuhan operasional kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan. Utang tersebut tercatat menumpuk dari tahun ke tahun, dengan data terdekat tercantum sejak tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan rumah sakit.

"Setiap tahun ada pembelian, dan pembelian itu dihitung sebagai utang. Dari situ akhirnya terakumulasi dan membengkak. Kalau kita melihat datanya, itu mulai terlihat sejak laporan tahun 2023," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, dr. Ellya Niken Prastiwi, menegaskan bahwa persoalan utang operasional tidak akan berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Pelayanan kesehatan tidak boleh berkurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kunjungan pasien dari tahun 2024 ke 2025 justru meningkat. Jadi pesan kami jelas, tetap layani masyarakat dan jangan menurunkan kualitas layanan," tegasnya.

Ia juga membantah isu yang menyebutkan adanya penundaan pembayaran hak-hak karyawan akibat kondisi keuangan rumah sakit. Menurutnya, seluruh hak karyawan tetap dibayarkan setiap bulan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tidak ada penundaan. Setiap bulan semua hak karyawan tetap kami bayarkan, termasuk jasa-jasa pelayanan," tandasya. (@nt)