Dugaan Mark Up 6,3 M,Pengadaan Tanah Sekolah Rakyat”Dibantah" Team Kuasa Hukum Pemda Itu Meyesatkan

Touna-Sulteng, RN Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., CLI. dan MOH. FIR...

Touna-Sulteng, RN

Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., CLI. dan MOH. FIRDA MB. HUSAIN,S.H.merasa perlu menggunakan Hak jawab sekaligus klarifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pers.

Ishak Adam menyampaikan dalam rilisan resmi di group Kominfo touna ada pemberitaan salah satu media online Pada tanggal terbit senin,26 Januari 2026

secara nyata terdapat informasi yang jika dilakukan secara gramatikal, terdapat dugaan informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan pembaca khususnya pada kalimat miring bahwa,ada dugaan "mark up"pada harga pengadaan tanah untuk Lahan Sekolah Rakyat melalui modus penggelembungan harga lahan,dengan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat Tojo Una-Una telah memindahkan lokasi Sekolah Rakyat ke desa tempat Lokasi lahan milik pejabat tersebut Ishak mengklaim"itu tidak benar adanya,dan informasi itu sesat."Ungkap Ishak Berani.

Menurutnya berdasarkan informasi yang dihimpun salah satu media online dan ternama di Sulawasi tengah itu,saat memberitakan terdapat dugaan beberapa pejabat,yakni oknum anggota DPRD dan Kepala Dinas di Touna,yang terlibat dalam pengadaan tanah Sekolah Rakyat(SR)dengan modus operandi melakukan penggelembungan harga tanah jauh di atas nilai wajar setempat,yakni dengan menaikan harga tanah menjadi Rp93.000 permeter persegi atau Rp930 juta per hectare sehingga media tersebut menuding miring."Ujar Pengacara senior itu.

Dirinya menjelaskan fakta sebenarnya bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 100.3.3.2/339/Bag.Tapem/2025 Tentang penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Betaua Tahun 2025 seluas 10 Hektar sudah dilaksanakan sesuai standart regulasi.

Selain itu ishak adam meyakinkan bahwa,penetapan Lokasi sekolah rakyat di Desa betaua telah mendapat assessment/persetujuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan mengacu pada Keputusan menteri sosial RI No.126/HUK/2025 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah dan Permensos No 7 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat."Urai Ishak 

"Nilai Penggantian Wajar terhadap Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Pemerintah Daerah sebagai pengguna tanah telah mengajukan nama tim penilai ke Badan Pertanahan Kab. Tojo Una-Una sehingga BPN Tojo Una-Una menerbitkan Keputusan Nomor: 107-72.09.AT.0201/IX/2025 tentang penunjukan Penilai Publik dalam rangka pengadaan Tanah Pembangunan Sekolah Rakyat dengan menunjuk Abdulah Najang S.Si.,M.A.P. yang tergabung pada Kantor Jasa Penilai Publik Abdulah Fitriantoro dan Rekan,yang telah memiliki Izin Usaha Nomor:2.09.0051 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009."Tuturnya

lisensi penilai pertanahan dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 138/SK-.PT01.01/III/2019 tanggal 17 Maret 2019 dan telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: S-132/PM.223/2016 tanggal 4 Maret 2016 dengan Nomor: izin Penilai Publik P-I 18.00514;

Bahwa berdasarkan LAPORAN PENILAI PENGADAAN TANAH UNTUK SEKOLAH RAKYAT di Desa Betaua Tanggal 30 September 2025, kebutuhan tanah untuk Sekolah Rakyat Adalah seluas +99.957M2 dengan Penggantian Wajar Adalah Rp. 9.781.873.451; komponen nilai penggantian wajar menurut tim penilai publik terdiri dari Fisik/Non Fisik."Akuh ishak Adam.

"Bangunan dan

Tanaman

Biaya Transaksi

Kompensasi Masa Tunggu,semua komponen yang ada diatas obyek; penilaian wajib dinilai secara ekonomis sesuai dengan harga pasar, dan potensi kerugian yang dialami oleh subyek hukum pemilik tanah dan pedoman yang digunakan oleh Penilai Publik dalam menilai objek pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat Adalah KEPI & SPI Edisi VII 2018.

"Artinya hal tersebut telah sesuai dengan pedoman baku profesi Penilai Publik yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan etika profesi,

Bahwa Pemeritah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una-Una dalam melakukan proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum jo.Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2023 tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum,sehingga proses pengadaan telah tranparansi dan akuntabel sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik."Beber Ishak meyakinkan.

"Dugaan Mark Up pengadaan tanah untuk sekolah rakyat Adalah dugaan liar dan sesat serta tidak beralasan hukum,sebab tim penilai telah bekerja sesuai dengan transparan, etika profesinya sebagaimana ketentuan yang berlaku."Tutup Ishak Adam.

M.Ichan.Radar Group.