Hadapi Ramadan, Sekjen Kemendagri Instruksikan Pemda Kendalikan Harga Pangan

Jakarta, RN  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperku...

Jakarta, RN 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menekan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tersebut.

Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dan jajaran terkait dalam memantau dinamika harga di pasar. Ia meminta Pemda aktif berkomunikasi dengan pedagang serta daerah penghasil komoditas guna menjaga stabilitas pasokan.

“Tolong turun ke lapangan, kumpulkan para pedagang, dan bangun komunikasi dengan daerah penghasilnya. Supaya saat Ramadan dan Idulfitri, kenaikan harga tidak terlalu tinggi,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Dalam paparannya, Tomsi mengapresiasi tren penurunan harga sejumlah komoditas strategis, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Namun demikian, ia mengingatkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas lain, khususnya bawang putih dan minyak goreng, yang perlu mendapat perhatian serius.

Untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng, Tomsi mendorong Pemda melakukan intervensi melalui penambahan stok Minyakita. 

Sementara itu, Perum Bulog diminta berperan aktif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah.

“Untuk daerah dengan harga beras yang tinggi, cek kondisi Bulog setempat. Jika kuota atau stoknya kurang, segera didorong agar ditambah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan agar daerah tidak lengah dalam menjaga stabilitas inflasi. Menurutnya, daerah dengan inflasi rendah pun berpotensi mengalami kenaikan apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten.

“Kami minta daerah terus melakukan pemantauan. Kontrol harga tidak bisa hanya seminggu atau dua minggu sekali. Harus rutin, turun ke pasar, cek, komunikasikan, dan kendalikan,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Sumber: Puspen Kemendagri

(Wan’s/FIA)