Mathlaul Anwar Community Studies Tegaskan Pentingnya Kendali Sipil atas Polri

Pandeglang, Radar Nusantara  Mathlaul Anwar Community Studies (MACS) menegaskan bahwa penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Mathlaul Anwar Community Studies (MACS) menegaskan bahwa penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan bagian penting dari arsitektur demokrasi yang lahir dari agenda besar reformasi 1998.

Direktur MACS, Faiz Romzi Ahmad, menyebutkan bahwa desain ketatanegaraan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil konsensus panjang untuk memastikan institusi kepolisian berada dalam kendali sipil yang sah dan bertanggung jawab secara konstitusional.

“Pasca-reformasi, Polri diposisikan sebagai lembaga sipil yang independen dari kekuasaan represif. Hubungan langsung dengan Presiden justru menjadi mekanisme kontrol demokratis agar kewenangan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Faiz, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi modern, urusan keamanan tidak boleh dilepaskan dari otoritas sipil yang dipilih rakyat. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki mandat politik dan moral untuk memastikan aparat keamanan bekerja sesuai hukum dan kepentingan publik.

Faiz juga menyoroti perubahan karakter tantangan keamanan dewasa ini yang semakin kompleks. Isu keamanan, kata dia, kini berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga dampak dinamika global. Kondisi tersebut menuntut Polri untuk terus berbenah dan menyesuaikan pendekatan kerjanya.

“Polri tidak cukup hanya kuat secara institusi, tetapi harus peka terhadap suara masyarakat. Pendekatan humanis, keadilan prosedural, serta dialog dengan warga menjadi kunci membangun kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, generasi muda yang kritis dan melek informasi menjadi ujian sekaligus peluang bagi Polri untuk menunjukkan wajah kepolisian yang profesional, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Namun demikian, Faiz mengingatkan bahwa kendali sipil harus diiringi dengan pengawasan demokratis yang efektif. Reformasi internal, peningkatan integritas, dan keterbukaan institusi dinilai mutlak agar Polri tetap dipercaya masyarakat.

“Struktur demokrasi saja tidak cukup. Yang terpenting adalah praktik di lapangan. Ketegasan penegakan hukum harus sejalan dengan nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keamanan publik merupakan prasyarat utama bagi kehidupan berbangsa yang adil dan beradab.

“Selama Polri bekerja dalam koridor konstitusi, diawasi secara demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat, maka ruh reformasi masih terjaga,” pungkas Faiz. *(Red).