Pemotongan Zakat ASN oleh BAZNAS Banten Dinilai Perlu Dievaluasi

Pandeglang, RN  Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) menyoroti praktik pemotongan zakat aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Banten yang...

Pandeglang, RN 

Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) menyoroti praktik pemotongan zakat aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Banten yang dilakukan secara otomatis melalui fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banten. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi karena dikhawatirkan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan syariat Islam.

Ketua P3B, Arip Wahyudin, S.H., menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki ketentuan jelas dalam syariat, baik dari sisi subjek, objek, maupun batasan nisab. Karena itu, pemungutan zakat tidak dapat disamakan dengan pungutan administratif negara.

“Zakat bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi ibadah yang hanya diwajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki. Jika dipungut tanpa verifikasi nisab dan tanpa pilihan sadar dari individu, maka zakat berisiko kehilangan ruh ibadahnya,” ujar Arip dalam keterangan tertulis, Senin (19/1/26).

Menurut P3B, praktik pemotongan zakat sebesar 2,5 persen terhadap gaji PNS/ASN yang dilakukan secara otomatis berpotensi menimbulkan persoalan syariat, khususnya jika tidak didahului dengan verifikasi terpenuhinya nisab zakat penghasilan pada masing-masing individu.

Dalam kajian fikih, zakat penghasilan diwajibkan apabila pendapatan telah mencapai nisab yang setara dengan nilai 85 gram emas per tahun. Dengan harga emas saat ini, nisab tersebut berkisar sekitar Rp183 juta per tahun atau sekitar Rp16 juta per bulan. 

Sementara itu, berdasarkan kondisi riil di lapangan, mayoritas guru ASN di Banten memiliki penghasilan sekitar Rp10 juta per bulan, bahkan PPPK baru berkisar Rp3 juta per bulan tanpa tunjangan.

“Dengan angka tersebut, banyak ASN yang secara syariat belum tentu wajib zakat, bahkan sebagian justru lebih dekat pada kategori mustahik,” jelasnya.

P3B juga merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang menegaskan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku jika pendapatan telah mencapai nisab sesuai harga emas saat itu. Fatwa tersebut, menurut P3B, merupakan rambu moral agar zakat tidak berubah menjadi kewajiban yang dipaksakan.

Lebih lanjut, P3B menilai peran BAZNAS Banten tidak hanya sebagai penghimpun dana zakat, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan ketepatan syariat. Pemotongan zakat secara massal tanpa mekanisme verifikasi nisab, tanpa ruang keberatan, dan tanpa persetujuan individual dinilai berpotensi mengaburkan perbedaan antara zakat dan pajak.

Persoalan ini dinilai semakin penting mengingat besarnya dana yang terhimpun. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, jumlah ASN diperkirakan mencapai sekitar 68.000 orang. Jika rata-rata pemotongan zakat sebesar Rp100.000 per orang per bulan, maka dana yang terhimpun dapat mencapai sekitar Rp6,8 miliar per bulan, belum termasuk dari PPPK dan sumber lainnya.

“Dengan nominal sebesar itu, kehati-hatian dan kepatuhan pada syariat seharusnya menjadi prioritas utama, agar zakat benar-benar dipungut dari mereka yang telah wajib secara agama, bukan semata karena mudah dipotong secara sistem,” tegas Arip.

P3B menegaskan bahwa kritik ini bukanlah penolakan terhadap kewajiban zakat maupun terhadap keberadaan BAZNAS. Sebaliknya, ini merupakan seruan agar pengelolaan zakat dikembalikan pada prinsip dasarnya, yakni keadilan, kemampuan, dan kesadaran individu.

“Pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka adalah apakah pemotongan zakat ASN di Banten saat ini sudah benar-benar sejalan dengan prinsip syariat Islam dan keadilan yang menjadi ruh zakat itu sendiri,” pungkasnya.

Penulis:

Arip Wahyudin, S.H.

Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B)