Pengangkatan Ketua BUMDes Cipicung Dinilai Janggal, Aktivis Sebut SK Bukan Ditandatangani Kades

Pandeglang, Radar Nusantara  Pengangkatan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cipicung Kecamatan Cikedal, Pandeglang, Banten menjadi perha...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Pengangkatan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cipicung Kecamatan Cikedal, Pandeglang, Banten menjadi perhatian sejumlah kalangan. Aktivis dan masyarakat menyoroti proses pembentukan BUMDes serta penerbitan Surat Keputusan (SK) ketuanya yang dinilai belum sepenuhnya transparan.

Sorotan tersebut disampaikan oleh L. Irawan, aktivis yang juga menjabat sebagai Sekretaris Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang. Ia menilai penetapan Ketua BUMDes Cipicung diduga tidak dilakukan melalui mekanisme sebagaimana mestinya dan tidak berlandaskan keputusan resmi Kepala Desa.

“Pembentukan BUMDes dan penetapan ketuanya tidak berdasarkan keputusan kepala desa. Bahkan SK Ketua BUMDes diduga bukan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa, melainkan oleh sekretaris desa,” ujar L. Irawan, Rabu (28/1/26). 

Diduga Tanpa Musyawarah Desa

Lebih lanjut, L. Irawan mengungkapkan bahwa pembentukan BUMDes Cipicung diduga hanya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh sekretaris desa, tanpa melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) yang terbuka dan partisipatif.

“Dugaan kami, pembentukan BUMDes ini hanya penunjukan oleh sekretaris desa. Tidak ada musyawarah desa yang diketahui publik, tiba-tiba sudah ada Ketua dan pengurus,” katanya.

Menurutnya, jika pembentukan BUMDes dilakukan tanpa musyawarah desa, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan secara prosedural dan administratif, sekaligus bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Klarifikasi Pejabat Kepala Desa

Sementara itu, Pejabat (Pj) Kepala Desa Cipicung, Rohmatulah, saat dikonfirmasi, tidak menampik adanya polemik terkait penerbitan SK BUMDes Cipicung.

Ia mengakui bahwa pada tahap awal, SK pengurus BUMDes memang sempat ditandatangani oleh sekretaris desa sebelum kemudian dilakukan perbaikan.

“Memang pada awalnya ditandatangani oleh sekretaris desa, namun setelah itu ada revisi,” ujar Rohmatulah singkat. 

Namun demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih rinci terkait mekanisme revisi tersebut, termasuk apakah revisi dilakukan melalui keputusan kepala desa serta apakah dokumen revisi tersebut telah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Struktur Pengurus Belum Terbuka

Selain persoalan SK, L. Irawan juga menyoroti belum adanya keterbukaan informasi terkait struktur kepengurusan BUMDes Cipicung.

“Kami hanya mendengar nama-nama yang disebut masuk pengurus BUMDes, tapi sampai sekarang masyarakat tidak pernah mengetahui secara resmi,” katanya.

Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menegaskan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa. 

Potensi Konflik Kepentingan

Isu lain yang turut mencuat adalah dugaan adanya hubungan kekerabatan antara Ketua BUMDes Cipicung dengan salah satu perangkat desa. Meski tidak dilarang secara eksplisit dalam regulasi, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan berseberangan dengan semangat tata kelola BUMDes yang baik.

Dorongan Transparansi

Atas berbagai persoalan tersebut, L. Irawan mendorong Pemerintah Desa Cipicung untuk membuka informasi secara transparan kepada publik, mulai dari proses pembentukan BUMDes, pelaksanaan musyawarah desa, dasar hukum penerbitan dan revisi SK, hingga struktur kepengurusan BUMDes secara lengkap.

“Kalau sejak awal pembentukan sudah menimbulkan pertanyaan, tentu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Cipicung belum menunjukkan dokumen resmi terkait musyawarah desa maupun revisi SK BUMDes yang dimaksud. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. *(Wan’s).