PHK Pekerja IWIP Dinilai Janggal: GPLT-MU Soroti Dugaan Konflik Kepentingan dan Relasi Kuasa antara Pelapor dan Manajer IR

Halmahera Tengah, RN Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seorang pekerja PT Industri Weda Bay Park (IWIP) kembali menuai sorotan ...

Halmahera Tengah, RN

Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seorang pekerja PT Industri Weda Bay Park (IWIP) kembali menuai sorotan tajam. Gerakan Pemuda Lingkar Tambang Maluku Utara (GPLT-MU) menilai keputusan manajemen IWIP dalam kasus ketenagakerjaan atas nama Nurfanny Abd Gafur sarat kejanggalan dan patut diduga kuat dipengaruhi konflik kepentingan serta relasi kuasa antara pelapor dan Manajer Industrial Relations (IR) perusahaan.

GPLT-MU menegaskan, PHK yang dijatuhkan kepada Nurfanny tidak lahir dari proses investigasi yang objektif dan berimbang, melainkan dari rangkaian keputusan sepihak yang mengabaikan asas keadilan, praduga tak bersalah, serta perlindungan hukum terhadap pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dalam somasi resmi bernomor 002/SOMASI/GPLT-MU/I/2026, GPLT-MU secara terbuka mempertanyakan peran Manajer IR IWIP, Muhammad Abdul Nahumarury, yang mengambil keputusan skorsing hingga PHK tanpa terlebih dahulu merunut kronologi peristiwa secara utuh sejak 18 hingga 20 Desember 2025.

Padahal, peristiwa yang menjadi dasar laporan justru terjadi di luar jam dan area kerja, ketika pelapor bersama suaminya diduga mendatangi rumah/kost korban tanpa izin, disertai intimidasi, ancaman, serta provokasi. Fakta ini, menurut GPLT-MU, diabaikan sama sekali dalam proses pemeriksaan internal perusahaan.

“Manajemen IR tidak memanggil saksi secara berimbang, bahkan bukti CCTV yang diperlihatkan tidak adanya tindakan pemukulan sebagaiaman tuduhan pelapor, dan tidak menguji keterangan para pihak secara adil. Ini bukan investigasi, ini justru lebih menyerupai legitimasi atas satu versi cerita,” tegas Ketua Umum GPLT-MU, Abdur Saleh.

Yang paling disorot, GPLT-MU menilai terdapat indikasi relasi kuasa dan kedekatan personal antara pelapor dengan Manajer IR IWIP, yang berpotensi kuat memengaruhi independensi dan netralitas pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, konflik kepentingan semacam ini wajib dihindari, karena bertentangan dengan prinsip objektivitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

“Jika benar terdapat relasi personal atau kedekatan kuasa antara pelapor dan pejabat pengambil keputusan, maka seluruh proses Skorsing dan PHK menjadi cacat prosedur dan berpotensi batal demi hukum,” ujar GPLT-MU.

Aspek Pidana Diabaikan, Korban Justru Dihukum!

Ironisnya, alih-alih melindungi pekerja yang diduga menjadi korban intimidasi dan laporan palsu, manajemen IWIP justru menjatuhkan sanksi terberat kepada korban. Padahal, dugaan perbuatan pelapor dan suaminya sesama karyawan IWIP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain:

Masuk rumah tanpa izin (Pasal 167 KUHP)

Intimidasi dan pengancaman (Pasal 335 dan 368 KUHP)

Fitnah dan pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311 KUHP)

Secara hukum, peristiwa di luar jam dan area kerja tetap relevan secara ketenagakerjaan apabila berdampak langsung pada hubungan kerja dan kondisi psikologis pekerja. Hal ini sejalan dengan Pasal 86 UU Ketenagakerjaan, yang menegaskan kewajiban perusahaan melindungi harkat, martabat, dan kesehatan mental pekerja.

GPLT-MU menilai, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden berbahaya bagi iklim ketenagakerjaan di kawasan industri IWIP. Pekerja dapat dengan mudah dikriminalisasi melalui laporan sepihak, sementara manajemen bertindak sebagai algojo tanpa mekanisme kontrol yang adil.

“Ini bukan sekadar kasus individu. Ini soal bagaimana kekuasaan dalam perusahaan digunakan — apakah untuk menegakkan keadilan, atau justru melanggengkan relasi kuasa,” tegas Abdur Saleh.

GPLT-MU mendesak manajemen HRD IWIP untuk segera melakukan investigasi ulang yang transparan, membuka seluruh bukti, serta menonaktifkan sementara Manajer IR bapak Muhammad Abdul Nahumarury yang diduga memiliki konflik kepentingan. Jika somasi ini diabaikan, GPLT-MU memastikan akan menempuh jalur hukum pidana dan hubungan industrial, termasuk pelaporan ke Disnaker, kementerian tenagakerja dan aparat penegak hukum.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen IWIP terhadap prinsip good corporate governance, supremasi hukum, dan perlindungan hak pekerja.

Irjan