Polemik Pemeriksaan Relawan MBG di PKM Cisata, LSM PBSR Dorong Keterbukaan

Pandeglang, Radar Nusantara (RN)  Dugaan pungutan biaya pemeriksaan kesehatan terhadap relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamat...

Pandeglang, Radar Nusantara (RN) 

Dugaan pungutan biaya pemeriksaan kesehatan terhadap relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, memantik sorotan publik. Nilai biaya pemeriksaan yang disebut-sebut mencapai Rp4 juta dinilai janggal dan menimbulkan pertanyaan serius terkait dasar hukum serta transparansi layanan kesehatan di Puskesmas (PKM) Cisata.

Ketua Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR), Sanan, menegaskan hingga kini belum ada penjelasan terbuka kepada publik mengenai regulasi yang dijadikan rujukan dalam pemeriksaan kesehatan relawan dapur makan siang gratis tersebut.

“Kami mempertanyakan acuannya apa. Berapa tarif untuk masing-masing relawan dan siapa yang menentukan. Program sosial jangan dijadikan ruang aji mumpung oleh oknum,” tegas Sanan, Sabtu (24/1/2026).

Sorotan ini menguat seiring beredarnya informasi di masyarakat bahwa biaya pemeriksaan tersebut diklaim telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang. Namun, klaim itu belum disertai penjelasan rinci mengenai pasal yang digunakan, jenis layanan kesehatan, maupun komponen biaya yang membentuk angka tersebut.

Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala UPT Puskesmas Cisata, Any Khanifah, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pihak puskesmas tidak melakukan pungutan secara sepihak terhadap relawan MBG.

“Mohon maaf, perlu kami luruskan bahwa tidak ada pungutan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas. Kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan relawan MBG berdasarkan permintaan dari SPPG dan pelaksanaannya mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati,” ujar Any Khanifah.

Ia juga menambahkan bahwa Puskesmas Cisata tidak memiliki kewenangan menetapkan tarif sendiri, melainkan hanya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam konfirmasi sebelumnya, Radar Nusantara menegaskan bahwa Perbup Pandeglang Nomor 29 Tahun 2015 mengatur tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan jenis layanan secara terperinci, bukan penetapan nominal global tanpa uraian yang jelas.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel. Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik membuka informasi kebijakan serta penggunaan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.

PBSR menilai, apabila pemeriksaan kesehatan relawan MBG dibiayai melalui APBD, BLUD, atau skema program pemerintah, maka pembebanan biaya kepada relawan patut dipertanyakan dan perlu kejelasan terbuka. Sebaliknya, jika biaya tersebut memang dibebankan kepada relawan atau pihak penyelenggara, publik berhak mengetahui dasar hukum, mekanisme penarikan, serta pertanggungjawaban keuangannya.

Polemik ini dinilai sebagai ujian transparansi dan integritas layanan publik di tingkat puskesmas, khususnya dalam pelaksanaan program nasional strategis yang menyentuh langsung kepentingan dasar masyarakat.

(Wan’s)