PT Rangkas Mulya Sentosa Mangkir dari Dialog, Mahasiswa Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan

Pandeglang, RN  Kegiatan dialog yang digelar Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia (GARMI) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupa...

Pandeglang, RN 

Kegiatan dialog yang digelar Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia (GARMI) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pandeglang terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Rangkas Mulya Sentosa DC Labuan, Pandeglang, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasalnya, pihak perusahaan disebut tidak hadir atau mangkir dari agenda dialog tersebut.

Aksi dialog tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan GARMI atas dugaan maladministrasi, manipulasi data dokumen absensi, serta pemberhentian karyawan secara sepihak yang diduga dilakukan oleh PT Rangkas Mulya Sentosa DC Labuan.

Koordinator Lapangan I GARMI, TB Ahmad Zaelani, menyampaikan bahwa ketidakhadiran pihak perusahaan menimbulkan tanda tanya besar. Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang tengah disorot.

"Kegiatan dialog hari ini tidak terlaksana karena pihak PT Rangkas Mulya Sentosa DC Labuan tidak menemui kami. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan perusahaan tersebut?” ujar TB Ahmad Zaelani kepada wartawan, Senin (19/1/26). 

Ia menegaskan, berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan GARMI, terdapat dugaan pelanggaran serius, mulai dari pemberhentian karyawan secara sepihak hingga praktik kerja lembur tanpa kompensasi yang layak.

“Disnaker Kabupaten Pandeglang dan DPRD Komisi I jangan tutup mata. Pemberhentian sepihak dan pemaksaan kerja lembur tanpa kompensasi jelas melanggar regulasi, di antaranya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 35 Tahun 2021, serta UU Nomor 6 Tahun 2023,” tegasnya.

Sementara itu, M. Ichsan, selaku Koordinator Lapangan II GARMI, menambahkan bahwa pihaknya juga menyoroti dugaan perizinan operasional perusahaan yang belum ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami prihatin atas dugaan izin beroperasi PT Rangkas Mulya Sentosa yang belum sesuai aturan. Jika benar perusahaan beroperasi tanpa izin sah, maka hal ini berpotensi merugikan karyawan, masyarakat, bahkan negara,” kata Ichsan.

Lebih lanjut, TB Ahmad Zaelani kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak aparat penegak hukum, Disnaker Kabupaten Pandeglang, DPRD Komisi I, serta seluruh pemangku kepentingan untuk turun tangan melakukan pengawasan dan penindakan.

“Jangan sampai ini didiamkan. Kami menduga ada indikasi karyawan lokal akan digantikan oleh tenaga kerja dari luar. Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus terlibat mengawasi. GARMI memastikan akan melakukan aksi unjuk rasa langsung di depan gudang PT Rangkas Mulya Sentosa DC Labuan,” pungkas TB Ahmad Zaelani Maulidas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Rangkas Mulya Sentosa DC Labuan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. *(Wan's).