Sampah Menggunung di Pasar Picung, Warga Desak Pemkab Pandeglang–Lebak Bertanggung Jawab

Pandeglang, Radar Nusantara  Kondisi Pasar Picung, Kabupaten Pandeglang, kian memprihatinkan. Tumpukan sampah yang tidak diangkut selama ber...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Kondisi Pasar Picung, Kabupaten Pandeglang, kian memprihatinkan. Tumpukan sampah yang tidak diangkut selama berbulan-bulan, hingga setidaknya Januari 2026, dibiarkan menggunung di area pasar dan bahu jalan nasional Saketi–Malingping. Bau menyengat, kemacetan parah, hingga anjloknya omzet pedagang menjadi dampak nyata yang dirasakan setiap hari.

Pantauan di lapangan menunjukkan sampah menutup bahu jalan dan memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam-jam sibuk, sekaligus menciptakan lingkungan pasar yang kotor, kumuh, dan tidak sehat.

“Baunya menyengat sekali. Pembeli banyak yang enggan turun dari kendaraan. Kami jelas dirugikan,” keluh salah seorang pedagang Pasar Picung.

Tak hanya pedagang, para pengunjung pasar juga mengeluhkan kondisi tersebut. Selain mengganggu kenyamanan, tumpukan sampah yang dibiarkan berlarut-larut dinilai berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Lalat dan genangan air kotor terlihat di sejumlah titik, memperkuat kekhawatiran warga akan munculnya penyakit.

Ironisnya, persoalan ini bukan terjadi dalam hitungan hari, melainkan berbulan-bulan tanpa penanganan serius. Warga mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang yang dinilai lalai menjalankan fungsi dasar pengelolaan sampah, terlebih di fasilitas publik sekelas pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi rakyat.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah pedagang mengaku omzet mereka turun drastis. Banyak pembeli memilih menghindari Pasar Picung karena bau menyengat dan kemacetan, sehingga aktivitas jual beli semakin lesu.

Kritik keras juga disampaikan Saprudin, warga Desa Kadupandak, Kecamatan Picung. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas persoalan sampah di Pasar Picung tidak bisa dibebankan hanya kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lebak juga harus ikut bertanggung jawab, mengingat secara faktual Pasar Picung berada di wilayah perbatasan dua kabupaten yang hanya dipisahkan oleh ruas jalan raya.

“Jangan saling lempar tanggung jawab. Pasar Picung ini berada di dua wilayah administrasi, Pandeglang dan Lebak. Kalau sampah menumpuk dan merugikan masyarakat, dua-duanya harus hadir dan ikut menyelesaikan,” tegas Saprudin.

Ia menilai, ego sektoral antar daerah justru memperparah persoalan di lapangan. Minimnya koordinasi antara dua pemerintah daerah membuat masalah sampah dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.

“Yang jadi korban itu pedagang kecil dan masyarakat. Sementara pemerintah sibuk beralasan soal batas wilayah,” tambahnya.

Warga dan pedagang kini mendesak Bupati Pandeglang dan Bupati Lebak untuk segera turun tangan, duduk bersama, dan menyusun langkah penanganan terpadu. Mereka menuntut pengangkutan sampah secara rutin serta penetapan tanggung jawab yang jelas antar pemerintah daerah.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Pasar Picung terancam kehilangan fungsi sebagai pusat ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi sumber penyakit serta masalah sosial baru. Pemerintah daerah dituntut hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar saling melempar kewenangan. *(Wan's).